Pantai Selatan Jabar

Potret Kesehatan di Pansel Jabar (2010)

2011-01-25T23:37:00.001+07:00

Visi Pembangunan Pantai Selatan Jabar (Bag. 1)

2011-01-03T01:43:00.002+07:00

Pengantar

(ini tulisan pertama blog ini | di-posting ulang diurutan pertama atas permintaan seseorang)

Pembentukan kabupaten baru boleh jadi merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di selatan Jawa Barat. Aspirasi itu telah muncul dan diperjuangkan di berbagai tempat. Mulai dari sisi barat di Sukabumi Selatan, sampai ke sisi timur di Ciamis Selatan. Tetapi sampai sejauh ini fakta menunjukan bahwa belum ada satupun kisah sukses keberhasilan pembentukan kabupaten baru di selatan Jabar ini.

Mengapa aspirasi-aspirasi dan perjuangan-perjuangan itu kandas atau terganjal di jalan? Tulisan ini saya buat sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkuat cita-cita (visi) dan spirit perjuangan untuk pembangunan daerah di sepanjang pantai selatan Jabar. Tulisan akan saya buat dan muat dalam beberapa bagian, mencuri waktu di sela kegiatan rutinitas tutup tahun.

Memori Safari Pantai Selatan Jabar

Dua sampai empat kali dalam setahun sudah pasti saya pulang kampung ke tanah leluhur Cikembulan, Sidamulih. Dalam lima tahun terakhir saya menyaksikan dinamika politik yang terjadi di pakidulan Ciamis, berkenaan dengan wacana, aspirasi dan perjuangan pemisahan Ciamis Selatan sebagai kabupaten tersendiri.

Sejauh yang saya pahami ada dua alasan yang melatarbelakangi muncul dan bergulirnya aspirasi pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan. Pertama, adalah alasan ketimpangan pembangunan antara ‘utara-tengah dengan selatan’. Kedua, potensi kekayaan sumberdaya yang dimiliki Ciamis Selatan.

Tentang ketimpangan ‘utara-tengah dengan selatan’ ini fenomenanya memang bisa dilihat dengan kasat mata. Fenomena tersebut pernah saya saksikan namun dalam konteks yang lebih luas, mencakup daerah-daerah yang berada di sepanjang pantai selatan Jabar.

Lebih kurang lima tahun lalu saya berkesempatan bersafari menyusuri pantai selatan Jabar mulai dari Kalipucang di bagian timur hingga Pelabuhan Ratu di bagian barat. Sepanjang rute tersebut fisik dan mental memang harus dipersiapkan. Pertama-tama badan akan banyak dapat guncangan karena infrasturktur jalan dan sarana transportasi publik yang sekedarnya. Pada beberapa rute lebih buruk lagi bahkan terputus, sehingga terpaksa safari harus dilanjutkan dengan sepeda motor (ojeg).

Kesehatan fisik benar-benar harus dijaga prima dan senantiasa harus hati-hati dalam melangkah. Karena sekali jatuh sakit yang cukup berat, maka tiada jalan lain harus dievakuasi ke daerah tengah atau utara Jabar. Saya telah menyaksikan; tak ada satupun rumah sakit di sepanjang jalur pantai selatan Jabar ini. Coba Anda bayangkan bagaimana penduduk pakidulan betapa repotnya jika harus berobat ke rumah sakit, karena jauh dan otomatis menjadi mahal.

Saya juga tak menemukan bank, kecuali di beberapa tempat yang terbatas setingkat kantor ranting. Jadi jangan mimpi, kartu ATM sama sekali tiada berguna. Lalu bagaimana bisa masyarakat mendapatkan layanan dukungan finansial untuk pengembangan usaha? Ketika kutanyakan pada seorang pegawai bank di Pameungpeuk. Jawabannya klise bahwa masyarakat belum sampai pada kebutuhan itu, jika pun ada umumnya sulit dibina dan bekembang. Dikatakannya karena hal itu akibat rendahnya kapasitas sumberdaya manusia/masyarakat.

Saya kemudian berpikir pantaslah demikian, karena sepanjang pantai selatan Jabar tak satupun universitas bahkan setingkat akademi. Universitas atau akademi mungkin terlalu muluk (mimpi), sedangkan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan pun juga tidak ada. Padahal kita tahu banyak sekali warga pakidulan pergi ke kota atau keluar negeri dengan hanya berbekal pendidikan dan keterampilan yang minim.

Fenomena ketimpangan pembangunan tersebut tentu banyak lagi jika dicermati. Tetapi itulah yang masih dapat saya ingat, karena fenomena itu merupakan kebutuhan layanan dasar suatu masyarakat. Fenomena tersebut tentu masih dapat disaksikan dan dirasakan sampai dengan saat ini (saat Blog ini pertama dibuat). Penggalan memori kisah ketimpangan tersebut meski pahit saya ungkap kembali, semata-mata untuk menemukan pemahaman mengapa daerah pakidulan bergejolak dalam bidang politik.

Rasa ketertimpangan warga pakidulan tersebut telah lama terpendam sebagai sebuah energi sosial yang tertumpuk. Rasa keterimpangan tersebut kemudian terekspresikan dengan cukup leluasa pasca momen reformasi yang terjadi di 1998. Segera setelah itu wacana pemekaran wilayah menggejala. Dimulai dari Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan dan Ciamis Selatan (yang ini paling mutakhir).

Kembali ke memori bersafari di pantai selatan Jabar. Kendati warga pakidulan hidup dalam keterpencilan infraktruktur dan layanan publik. Bukan berarti juga terpencil dalam mental dan juga dalam potensi (sumberdaya).

Pada sepanjang perjalanan safari tersebut saya disuguhi dengan keramah-tamahan dan ketangguhan khas orang Sunda pakidulan. Meski susah untuk mendapatkan warung/rumah makan dan penginapan di sepanjang perjalanan, tidak sampai saya kelaparan, kehujanan dan kedinginan. Di sepanjang jalan itu saya merasa seperti berada di ‘negeri’ sendiri, Cikembulan.

Pada sepanjang perjalanan itu saya sangat terkesan dengan keadaan alam, potensi sumberdaya dan keramahtamahan warganya. Yang paling menonjol dari keadaan alam tentu saja tempat-tempat wisatanya. Sedangkan dari komoditi yang paling menonjol adalah pohon kelapa, padi, dan hasil laut. Seluruh sumberdaya tersebut dengan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang seadanya –karena keterbatasan infrastuktur, keterbatasan sumberdaya manusia, dan keterbatasan dukungan finansial seperti disinggung di atas– telah mampu mencukupi segala kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, gula kelapa, kayu dan hasil laut bahkan kemudian menjadi andalan dalam pendapatan daerah. 'Komoditi' lain yang cukup signifikan adalah jasa tenaga kerja. Sektor ini bahkan memberi kontribusi tidak sedikit terhadap devisa negara. Karena daerah sepanjang pantai selatan Jabar merupakan kantung-kantung TKI pejuang yang tangguh, yang eksis di banyak negara.

Saya tidak perlu menyatakan angka-angka atau statistiknya atas potensi sumberdaya yang dimiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jabar. Disamping karena saya bukan ahlinya, juga karena angka dan statistik terkadang bisa menyesatkan.

Pengabaian

Saya percaya penuh kepada para inisiator dan para pejuang pemekaran kabupaten-kabupaten di pantai selatan Jabar. Bahwa segala potensi sumberdaya yang dimiliki tentu telah dihitung dan telah dianggap memadai sebagai modal awal untuk kemandirian dan pengembangan daerahnya.

Untuk kasus mutakhir aspirasi pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan, sayang sekali energi sosial dan potensi sumberdaya tersebut tiba-tiba saja ‘diabaikan’. Tim pengkaji dari Unpad dan ITB yang melakukan penilaian atas kelayakan pemekaran Kabupaten Ciamis, menyatakan: Ciamis Selatan tak layak untuk dimekarkan sebagai kabupaten baru. Dipaparkannya bahwa hasil non-migas Ciamis selatan tidak memadai. Hasil penilaian kurang 5 poin dari total skor 60 poin, yang dipersayaratkan sebagai skor minimal untuk pembentukan kabupaten baru.

Pada satu sisi, saya apresiasi atas kerja tim pengkaji dan menghargai hasil penilaiannya. Tetapi pada sisi lain, dalam hati saya berpikir rasanya tidak masuk akal jika cita-cita dan spirit masyarakat untuk mengejar cita-cita bagi kemajuan daerahnya terganjal hanya gara-gara kurang 5 poin. Dan sungguh naif jika kemudian angka 5 ini menjadi angka takdir yang akan menjadi pembatas dan melanggengkan perbedaan nasib masyarakat antara "utara-tengah" dengan "selatan" Jabar.

Benarkah hasil penilaian tim pengkaji tersebut? Pertanyaan ini muncul dari kalangan DPRD Ciamis, pada 1 Des 08 yang lalu. Pertanyaan itu sekaligus merupakan pernyataan keraguan dan ketidak-puasan terhadap tim pengkaji. DPRD Ciamis kemudian segera membuat wacana untuk meminta penilaian ulang oleh tim pengkaji yang berbeda.

Saya sendiri dalam hati bertanya; apakah para pejuang aspirasi warga pakidulan akan menunggu tim pengkaji yang baru, menggerakan demo-demo sebagai wujud protes, atau berhenti seperti halnya yang telah terjadi di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Garut Selatan dan Tasik Selatan? (bersambung).***

Visi Pembangunan Pantai Selatan Jabar (Bag. 2)

2011-01-02T11:15:00.001+07:00

Menyoal Hasil Penilaian

Dalam hari-hari, mingu-minggu atau bulan-bulan ke depan ekspresi kekecewaan warga pakidulan Ciamis mungkin akan terus bermunculan menyoal tentang hasil penilaian kelayakan pemekaran kabupaten Ciamis Selatan.

Saya sendiri percaya dengan integritas tim dari Unpad dan ITB yang melakukan kajian penilaian tersebut. Meski belum membaca hasil lengkapnya, kajian itu tentu dilakukan sesuai dengan petunjuk atau pedoman tentang tata-cara dan aspek penilaian pembentukan daerah sesuai acuan PP No.78 Tahun 2007.

Kriteria dan indikator pemekaran/pembentukan kabupaten baru dari PP tersebut sarat dengan angka-angka dan rasio, yang jika diterapkan maka hasilnya tentu adalah potret-potret keterbelakangan atau kekurangan. Jika hasilnya adalah kekurangan maka gampang saja disimpulkan bahwa suatu daerah tersebut tidak layak untuk dimekarkan atau dibentuk sebagai kabupaten baru.

Dari situ kemudian kita dapat menangkap logikanya, yakni daerah-daerah yang tidak memiliki atau kurang dalam; sumberdaya manusia, pusat-pusat pelayanan, pendidikan, lembaga keuangan, sumber pendapatan setempat, kontribusi ekonomi dan lain-lain, maka sekali lagi disimpulkan tidak layak untuk dimekarkan atau dibentuk sebagai kabupaten baru.

Dalam telaah saya logika tersebut sungguh sangat paradok! Bukankah esensi dari pemekaran atau pembentukan dari kabupaten baru tersebut adalah justru untuk memajukan daerah? Dengan pembentukan kabupaten baru justru layanan-layanan publik akan ditingkatkan, infastruktur diperkuat, pusat-pusat pendidikan akan dibangun, lembaga keuangan dipermudah dan lain-lain untuk memicu sumberdaya manusia lokal dalam mengelola segenap potensi sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan propinsi dan nasional.

Itulah akibatnya jika penilaian hanya didasarkan atas sesuatu yang ada saat ini atau sesuatu yang hanya tampak di permukaan saja, maka hasilnya akan menyakitkan karena yang terbaca adalah kekurangan-kekurangan dan/atau masalah-masalah. Lebih-lebih lagi jika penilaian itu dilakukan dengan menggunakan ‘kacamata kuda”, yang melakukan pandangan terhadap daerah secara sempit.

Menilai Ciamis Selatan dengan Spirit dan Visi

Memandang dan menilai daerah Ciamis Selatan hendaknya dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks regional Pantai Selatan Jawa Barat (Pansel Jabar). Sejalan dengan itu menilai Ciamis Selatan juga tidak memadai hanya dengan melihat apa-apa yang ada atau terjadi saat ini melalui indikator-indikator fisik yang mungkin akan cepat kedaluarsa. Memandang dan menilai Ciamis Selatan mesti dengan spirit dan visi.

Warga pakidulan membangun wacana dan memperjuangkan aspirasi pemekaran atau pembentukan kabupaten baru bukan hanya bertolak dari kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Melainkan lebih berdasarkan pada cita-cita atau visi ke depan. Karena jika hanya berbicara dan memperjuangkan kekurangan atau pemasalahan yang ada, selain juga menyakitkan, paling maksimal hasilnya adalah kekurangan/masalah itu selesai atau terpenuhi.

Aspirasi warga pakidulan untuk memperjuangkan pemekaran atau pembentukan kabupaten baru lebih didasarkan atas cita-cita atau visi ke depan. Seuatu yang ingin diwujudkan dan hendak diwariskan kepada generasi penerus. Demikianlah saya yakin seyakin-yakinnya bahwa aspirasi pemekaran/pembentukan kabupaten baru yang berorientasi ke depan jauh lebih enak dibicarakan dan dipikirkan, ketimbang berkutat pada permasalahan-permasalahan yang ada.

Dapat saya paparkan sekurangnya ada tiga cita-cita atau visi besar yang berhasil saya rekam dari berbagai aspirasi dari warga pakidulan di sepanjang pantai selatan Jabar, sebagai berikut:

1. Infrastruktur dan Pusat Layanan Publik yang Menjangkau Rakyat

Infrasturktur dan pusat-pusat layanan publik seperti sarana dan prasarana transportasi, rumah sakit, universitas atau pusat-pusat pendidikan, layanan lembaga keuangan/permodalan, dan lain-lain dapat cepat terwujudkan serta menjangkau seluruh warga pakidulan dengan jangkauan yang mudah dan berkualitas.

2. Kawasan Pariwisata Internasional

Daerah pantai selatan Jabar ingin dikembangkan sebagai kawasan pariwisata internasional, sebagai opsi/pilihan wisata selain Bali. Keadaan lingkungan alam yang strategis dan eksotis, sangat memungkinkan untuk itu. Dalam koteks regional, tempat-tempat wisata yang ada di sepanjang pantai selatan Jabar mestinya dapat ditempuh hanya dalam waktu dua jam perjalan darat (sampai ke Panandaran) dari ibukota propinsi Bandung. Sebagaimana kita tahu, beberapa waktu lalu jarak tempuh Jakarta-Bandung bisa mencapai lima sampai enam jam. Kini semua hanya tinggal tinggal kenangan, Jakarta Bandung hanya dua jam saja. Sisatawan (dan perkonomian) kemudian kini banyak tertahan/tertumpuk di ibukota propinsi.

3. Rute dan Pusat Perekonomian Baru

Dalam konteks yang lebih luas lagi, Pantura (Pantai Utara) mulai dari Pantura Jatim, Jateng dan Jabar sudah cukup kenyang dengan segala insentif untuk mencapai kemajuan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mulai bergeser pada taraf yang stagnan atau jenuh. Sebaliknya kawasan pantai selatan Jawa, miskin atau minimalis dalam insentif-insentif itu. Kawasan pantai selatan Jabar dapat dikatakan sebagai daerah yang belum kena sentuhan perekonomian.

Ciamis Selatan, khususnya Pangandaran (sepeti juga tempat lainnya di selatan) memiliki keadaan alam yang potensial serta letak yang strategis sebagai simpul pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pangandaran adalah pintu gerbangnya Jabar di bagian selatan dari Yogja dan Jateng. Demikian juga daerah pantai selatan Jabar, merupakan serambi paling depan yang berhadapan langsung dengan salah satu raksasa perkonomian, yakni Australia.

Pembangunan pelabuhan laut internasional di Pangandaran, pembangunan infrasturktur jalan (yang setara dengan jalan tol) yang menghubungkan Jogya dan Jateng selatan, terus ke Pangandaran, Cipatujah, Pameungpeuk, Garut dan Bandung; dapat menjadi rute perkeonomian baru untuk perniagaan baik regional maupun internasional.

Itulah antara lain spirit dan visi besar warga pakidulan Jabar. Sesuatu yang tidak akan terlihat jika dengan ‘kacamata kuda’ serta instrumen (pendekatan) konvensional. Sekali lagi melihat Pangandaran dan Ciamis Selatan tidak memadai jika dipandang secara lokalan. Melihat Ciamis Selatan tidak dapat terlepaskan dari konteks regional yang lebih besar, yakni daerah-daerah yang ada di sepanjang pantai selatan Jabar.

Wacana DRPD Ciamis dan juga lontaran-lontaran warga untuk meminta penilaian ulang atas kelayakan Ciamis Selatan mungkin hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang telah diperoleh oleh tim dari Unpad dan ITB. Selama kriteria dan cara atau pendekatannya tidak berubah.

Yang kita perlukan adalah bukan saja penilaian kelayakan seperti yang telah dilakukan, melainkan penilaian kelayakan atas cita-cita atau visi besar tadi di atas. Dengan demikian hasilnya pasti akan berbeda karena akan menghasilkan “tantangan-tantangan” (bukannya ‘masalah-masalah’ yang punya konotasi menyakitkan). Tantangan-tantangan itulah yang akan memicu adrenalin para putera-puteri pantai selatan Jawa Barat untuk berjuang mewujudkan cita-cita itu.

Sementara itu, putera-puteri yang tinggal di bagian tengah dan utara Jabar, serta tentunya Pemerintahan Kabupaten Ciamis sekarang dan Pemerintahan Propinsi Jabar, tidak cukup lagi merespon visi besar warga padikulan ini dengan cara-cara yang formal dan konvensional belaka. Melainkan bersatu padu mendukung dan memfasilitasi percepatan perwujudan kemajuan daerah selatan Jabar. Karena visi besar warga pakidulan pada hakekatnya adalah visi bersama kemajuan warga tatar Sunda. (bersambung).

Visi Pembangunan Pantai Selatan Jabar (Bag. 3)

2011-01-01T08:43:00.001+07:00

'Meruwat' Pantai Selatan

Pengumuman barusan tentang hasil penilaian kelayakan Ciamis Selatan sebagai kabupaten baru, sejujurnya bagi saya tidak mengejutkan. Karena saya mengamati hal itu mulai dari Sukabumi Selatan, yang pertama membangun wacana dan memperjuangkan aspirasi pemekaran kabupaten di selatan Jabar. Kemudian bergulir dan merembet ke Cianjur Selatan, Bandung Selatan, Garut Selatan dan Tasik Selatan, yang terakhir Ciamis Selatan. Dan kita tahu hasilnya, semuanya "rontok"!

Saya melihat gerakan di tempat-tempat lainnya tidaklah sekuat Sukabumi Selatan. Sedangkan gerakan Ciamis Selatan mungkin sedikit lebih baik, tetapi masih dibawahnya. Asal tahu, dulur-dulur di pakidulan Sukabumi memang tidak berhasil memekarkan diri sebagi kabupaten yang terpisah dari induknya. Tetapi atas perjuangan dan gerakannya yang cantik --atau kemujuran(?)--, kemudian 'diganjar' sesuatu yakni dengan diboyongnya ibukota Kabupaten Sukabumi ke daerah selatan, tepatnya di Pelabuhan Ratu.

Saya dan kawan-kawan yang punya hobi hiking/petualangan desa, pernah belajar ke Sukabumi Selatan bagaimana mereka bisa seperti itu. Salah satu dari kawan saya begitu tertariknya, sehingga ia belajar total dan mengabdikan hasil pembelajarannya itu di sebuah desa yang permai, Desa Buniwangi di Pelabuhan Ratu, sampai sekarang.

Saya pernah bertemu dengan para penggiat dari Cipatujah dan Cikatomas serta dari Pameungpeuk dan Cisewu pada suatu kesempatan di Bandung, selepas membidani lahirnya DPKLTS/Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda pada tahun 2001/2002.

Dari hasil pertemuan dan bincang-bincang dengan mereka, saya merasakan adanya energi sosial yang tertumpuk melalui suara-suara mereka yang bergetar. Saya juga melihat semangat dari kilatan mata mereka. Tetapi ketika mereka berdiri tampak lesu. Mereka kelihatan seperti kurang percaya diri untuk mengasah gagasan dan menyuarakan aspirasinya, karena dikiranya daerah mereka miskin sumberdaya alamnya, sehingga kemudian dipikirnya kecil kemungkinan untuk menjadi kabupaten baru.

Pandangan saya sekarang mulai bergeser ke arah timur lagi, menyeberang Sungai Citanduy, tertuju ke Cilacap. Saat ini di Cilacap juga tengah terjadi 'gerakan' seperti yang pernah terjadi di selatan Jabar, untuk pemekaran Kabupaten Cilacap. Kita lihat sama-sama, seperti apa gerangan hasilnya nanti.

Mendahului dari apa yang akan terjadi dari dinamika dan proses politik Wong Cilacap, beberapa kalangan pesimistis bahwa nasibnya Cilacap mungkin akan seperti tetangganya di selatan Jabar. Jika demikian adanya, sungguh 'sial' bagi kita yang tinggal dan berada di selatan. Seorang sahabat saya dari Pekan Baru mengamininya dengan mengatakan bahwa itu adalah efek dari 'kutukan selatan'. --entah siapa yang mengutuknya---

Sahabat saya melanjutkan; 'Selatan' memang memiliki konotasi atau stigma keterbelakangan dan penyedotan sumberdaya alam. Dalam konteks lokal/nasional daerah-daerah di selatan umumnya daerah-daerah yang memiliki gambaran seperti yang dikonotasikan tersebut. Dapat dilihat mulai di sepanjang pantai selatan Sumatera dan pantai selatan Jawa, Dengan semangat dia melanjutkan, Amerika Selatan misalnya kalah jauh dengan Amerika Utara. Klimaksnya dia setengah berseru; Negara-negara di dunia ini dikelompokan sebagai 'negara utara' dan 'negara selatan'. Negara-negara utara adalah negara-negara kaya dan maju, sebaliknya negara selatan adalah negara-negara yang terbelakang dan miskin, yang suka mengemis-ngemis bantuan dan bantuan. Kawan saya menutupnya dengan pernyataan; Padahal utara bisa demikian karena menyedot sumberdaya yang ada di selatan.

Saya terhenyak juga mendengar kisah "kutukan selatan" tersebut. Tetapi saya sama sekali tidak percaya dengan takhayul dan mitos seperti itu! Lihatlah Korea Selatan yang progresif (maju), demikian halnya dengan Afrika Selatan yang dengan gemilang berhasil dengan cepat mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Atau tidak jauh-jauh, Bali Selatan, konon nadi pulau Bali itu dihentakan dari bagian selatannya. Jadi terbukti, kalau mau, 'selatan' ternyata bisa maju.

Saya lebih percaya pada; bahwa orang-orang selatan kalah strategi dalam menyuarakan dan meraih cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya secara mandiri dan berkeadilan. Dalam hemat saya penguatan strategi adalah cara yang masuk akal untuk 'meruwat' daerah pantai selatan Jabar, untuk membebaskannya dari 'kutukan selatan'.(bersambung).

Selamat Jalan Kawan ...

2009-07-05T21:27:00.003+07:00

Pangandaran telah kehilangan salah satu putera terbaiknya. Kang Sony, tadi pagi jam 2:00 wib, tanggal 5 Juli 2009, telah dipanggil Tuhan. Kang Sony adalah salah seorang inisiator pembentukan Kabupaten Pangandaran. Kang Sony, turut mengawal perjuangan inspirasi dan aspirasi masyarakat Ciamis Selatan dengan berperan sebagai Sekjen Presidium Pangandaran. Kami semua kehilangmu kawan. Semoga engkau mendapat tempat yang layak di sisi-Nya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Kami tetap merapat melanjutkan cita-cita dan semangat perjuanganmu. Selamat jalan kawan. -GG

Sempadan Pantai Batukaras Dikuasai Swasta

2009-06-22T21:00:00.003+07:00

Warga Desa Batukaras, Kec. Cijulang mempertanyakan kepemilikan area harim laut (garis sempadan pantai) di objek wisata Pantai Batukaras (Blok Legokpari/Bungalow) oleh PT Relasindo. Harim laut yang notabene merupakan tanah negara, menurut warga jangan dijadikan milik perseorangan.

Dari keterangan yang dikumpulkan, Rabu (17/6) kemarin, menyebutkan, keluhan warga mulai menyeruak karena PT Relasindo belakangan membuat benteng setinggi 75 cm di area itu. Wisatawan yang hendak menikmati pemandangan laut menjadi terganggu dan tidak leluasa lagi seperti dulu.

Setelah benteng itu dibangun, wisatawan yang akan menikmati Pantai Batukaras ke arah Barat menjadi tidak leluasa karena wisatawan yang akan ke sana, harus melompati benteng," kata Suherman (50) warga setempat.

Ia juga mengatakan, akibat pembangunan benteng, warga yang semula berjual beli di lahan "milik" PT Relasindo pun menjadi tidak ada.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, lahan di Blok Legokpari, Desa Batukaras itu semula berstatus tanah (milik) negara (TN). Lahan itu, sejak 2002 tiba-tiba diklaim milik PT Relasindo setelah terjadi proses jual-beli dengan Pemerintahan Desa Batukaras.

Kepala Desa Batukaras, Kec. Cijulang Ikin Sodikin ketika dikonfirmasi membenarkan soal asal tanah itu. Ia mengatakan, dulu lahan di Blok Legokpari, Desa Batukaras itu memang berstatus TN.

Namun pihak desa kemudian menjual tanah tersebut. "Namun, kejadian penjualan tanah ke PT Relasindo tersebut sebelum saya menjabat kepala desa," ujarnya.

Serahkan Uang

Ia mengatakan, sepengetahuannya, kepala desa lama sempat menyerahkan uang kepada seseorang untuk membebaskan lahan yang dijualnya ke PT Relasindo. "Namun, hingga sekarang kepemilikan lahan belum berpindah juga, alias masih "milik" PT Relasindo," ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Ciamis asal Cimerak, Asep Irfan Alawi mengatakan, kepemilikan area harim laut di Blok Legokpari melalui proses jual-beli oleh perusahaan tertentu, tidak diperkenankan. Kecuali jika kepemilikan harim laut itu dilakukan melalui ruislag (tukar guling), serta melalui persetujuan DPRD.

"Saya dengar, alih status kepemilikan lahan harim laut di Blok Legokpari Desa Batukaras melalui jual-beli oleh pemerintahan desa kepada perusahaan. Maka saya berpandangan, hal itu menyalahi aturan," tutur Asep Irfan.

Anggota DPRD Jabar H. Engkus Kusnadi mengatakan, jika proses penguasaan lahan untuk tujuan usaha yang biasanya berstatus Hak Guna Usaha (HGU), hal itu diperbolehkan.

"Namun demikian, pemegang HGU harus merealisasikan kegiatan usaha/jasa itu dalam kurun waktu tiga tahun, sejak perjanjian ditandatangani. Jika dalam kurun waktu itu kegiatan usaha/jasa tidak dilaksanakan, pemerintah harus berani bertindak," tutur Engkus.

Sumber : A-112

Sempadan Pantai Pangandaran Dikuasai Swasta

2009-06-19T15:34:00.004+07:00

Menyoal Aset Rakyat di Kawasan Wisata Pangandaran (3)

2009-06-12T10:59:00.005+07:00

Menyoal Aset Rakyat di Kawasan Wisata Pangandaran (2)

2009-06-11T09:46:00.003+07:00

Ada dua hal yang menjadi argumen utama untuk meninjau kembali proses dan status peralihan lahan di Pangandaran dari HGU menjadi HGB. Pertama dari aspek legal. Dalam ketentuan peraturan-perundangan (antara lain: UUPA No.5/1990; PP No.40/1996) tegas dinyatakan bahwa jika dalam waktu 3 tahun pemegang izin HGU atau HGB menelantarkan lahannya; dan/atau tidak merealisasikan rencana pembangunannya; maka izin dapat ditinjau lagi atau dicabut untuk kemudian diberikan kepada pihak lain yang lebih mampu –tentu saja proses pemberian izin dilakukan secara terbuka sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

Pada kenyataannya selama 13 tahun PT. Startrust tidak menunjukan tanda-tanda kemampuan untuk merealisasikan pembangunannya sesuai MoU dengan Pemda Kabupaten Ciamis. Sisi lain dari kenyataan itu, tidak kelihatan upaya yang berarti dari Pemda Ciamis untuk selalu memantau dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan atas segala progress/perkembangan yang terjadi. Dengan itu pula selama 13 tahun tidak ada kejelasan, baik dalam hal kebijakan maupun rencana pembangunan untuk lahan eks HGU tersebut. Selama 13 tahun lahan eks HGU yang memiliki luas sekitar 375 hektar tersebut dapat dikatakan terlantar.

Satu argumen tersebut di atas telah lebih dari cukup untuk meninjau kembali perijinan sekaligus mencabutnya!

Argumen kedua, bahwa perubahan aspek politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi dalam satu dekade ini; merupakan momen yang tepat untuk berpikir ulang kepada siapa dan untuk siapa pengelolaan lahan eks HGU tersebut diperuntukan.

Sekurangnya ada empat hal yang melandasi argumen kedua. Pertama dari aspek perubahan politik. Dalam perjalanan satu dekade terakhir terjadi perubahan politik yang signifikan di Ciamis Selatan yakni dengan berkembang dan disetujuinya aspirasi pembentukan Kabupaten Pangandaran. Sebagai calon kabupaten baru, maka aset-aset yang ada di Ciamis Selatan perlu dihitung dan distrategikan ulang. Para anggota legislatif dan para pemimpin Ciamis Selatan mesti berhitung berkali-kali; benarkah aset rakyat eks HGU PT PN VIII Batulawang yang memiliki nilai strategis tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta untuk dijadikan/dibangun perumahan yang kemudian di masa depan akan berubah status menjadi hak-hak milik pribadi? Bagaimana Anda semua akan mempertangung jawabkan hal tersebut kepada generasi mendatang?

Kedua dari aspek ekonomi. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru maka sumber-sumber ekonomi perlu dikembangkan dan/atau diciptakan. Sumber-sumber ekonomi itu adalah yang dapat memberi penghidupan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lahan eks HGU yang memiliki luas 375 ha merupakan potensi besar yang dapat mengantarkan terwujudnya kemakmuran rakyat tempatan. Jika dibandingkan, peruntukan/pengelolaan perkebunan kelapa dan coklat di masa lalu jauh lebih memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian rumah tangga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, ketimbang dijadikan perumahan elit.

Ketiga dari aspek sosial. Sekiranya, taruh kata bahwa lahan eks HGU tersebut diperuntukan bagi perumahan. Mengapa tidak mempertimbangkan aspek sosial setempat. Mengapa perumahan yang ada (telah dibangun) justru diperuntukan bagi orang-orang luar. Saya percaya orang-orang Pangandaran atau Ciamis Selatan memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan mengelola HGB dalam luasan-luasan kecil (5 ha sesuai peraturan) yang diperuntukan bagi pembangunan perumahan warga lingkungan Pangandaran yang murah dan sehat. Persoalan pemukiman/perumahan di Pangandaran dan sekitarnya telah menjadi isu/persoalan saat ini dan masa mendatang. Coba tengok pemukiman rakyat yang berdesakan mulai dari Kampung Japuh, Bulak Laut, Wonoharjo, Karang Salam, dan juga Pananjung. Siapa peduli menciptakan dan menata perumahan rakyat yang murah dan sehat??

Dari aspek lingkungan. Pembangunan perumahan (property) di lahan eks HGU, dari pengalaman tsunami yang baru saja kita lalui menghadapi resiko besar. Pertimbangan ini sekaligus mengoreksi butir tiga di atas, bahwa pembangunan perumahan di lahan eks HGU tidak cocok. Formasi vegetasi perkebunan yang terkelola dengan baik di masa lalu bahkan lebih dapat diandalkan sebagai peredam alami jika sewaktu-waktu gelombang tsunami menyambangi lagi Pangandaran.

Apa yang bisa dilakukan segera?

Stop dan cabut izin HGU/HGB! Lalu berlakukan dahulu status quo atas lahan tersebut, sampai Kabupaten Pangandaran terbentuk secara definitif di tahun 2011. Persiapkan oleh pemerintahan baru Kabupaten Pangandaran nanti atau para anggota legislatif dan para pemimpin Ciamis Selatan yang berjaya saat ini, langkah-langkah untuk mengambil alih lahan eks HGU tersebut untuk dikelola oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pangandaran; serta dikelola dan diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sekarang, sambil menunggu proses itu kita boleh leluasa bereksplorasi untuk memberi masukan kepada para anggota legislatif dan para pemimin Ciamis Selatan; seperti apa hendaknya lahan eks HGU tersebut mesti dikelola?

(bersambung)

Menyoal Aset Rakyat di Kawasan Wisata Pangandaran (1)

2009-06-10T11:57:00.014+07:00

Di kawasan wisata Pangandaran terletak tanah eks HGU PT PN VIII Batulawang seluas lebih kurang 375 hektar. Segera setelah masa HGU berakhir pada tahun 1996, hak pengelolaannya beralih ke tangan sebuah perusahaan swasta bernama PT. Startrust. Menyusul kemudian pada tahun yang sama dibuat MoU antara pihak perusahaan dengan Pemda Ciamis untuk membangun Kawasan Objek Wisata Terpadu (KOWT).

Setahun sejak MoU dibuat, yakni pada tahun 1997 status lahan kemudian berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Setelah mengantungi HGB tersebut perusahaan dengan leluasa membangun perumahan elit yang telah dibangun di bagian barat lahan tersebut, yakni di Cikembulan.

Apa arti dari semua ini? Itu berarti aset rakyat telah disulap menjadi hak-hak pribadi! Tiga belas tahun sudah proses itu telah berjalan.

Saya ingin mengistilahkan kasus eks HGU di kawasan wisata Pangandaran tersebut sebagai ‘penggelapan’ aset rakyat. Tetapi saya belum berani untuk menyatakan istilah ‘penggelapan’ tersebut dalam konteks/pengertian KKN, karena hal tersebut memerlukan penyelidikan lanjut dan fakta hukum yang memadai.

Istilah ‘penggelapan’ yang saya maksud di atas lebih kepada; kita sebagai warga Pangandaran ‘gelap’ atas informasi mau diapakan aset rakyat tersebut, oleh siapa dan untuk siapa? Sudah tiga belas tahun tak ada satupun pihak yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan meyakinkan.

Kita sebagai orang kebanyakan warga pakidulan memang awam tentang hukum. Yang kita tahu adalah bahwa tanah HGU itu adalah tanah negara yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya, sebagaimana amanat konstitusi dasar. Keawaman kita boleh jadi menjadi bahan ‘sulapan’ oleh mereka yang punya ‘power’ dan lebih melek hukum; menyulap aset publik menjadi aset private.

Apa yang tengah terjadi untuk kasus ‘penggelapan’ aset rakyat di kawasan wisata Pangandaran tersebut, akan menjadi barometer bagi tempat-tempat lainnya khususnya di daerah Pantai Selatan Jabar (Pansel Jabar) yang memiliki aset serupa berupa lahan-lahan eks HGU. Jika di Pangandaran saja yang relatif lebih mudah/terbuka dari sisi aksesibilitas tempat, informasi, hukum dan lain-lain; secara pelan tapi pasti aset rakyat-nya telah ‘digelapkan’’; konon lagi dengan tempat-tempat lainnya yang lebih terpencil.

Kawasan Objek Wisata Terpadu (KOWT) yang menjadi dasar disepakatinya MoU antara Pemda Ciamis dengan PT. Startrust, tak lebih sebagai bungkus atau iming-iming belaka untuk mengaburkan proses peralihan hak publik ke hak private. Faktanya sudah tiga belas tahun tak ada kejelasan apa-apa tentang kebijakan dan rencana pembangunan KOWT tersebut. Fakta lainnya, yang terjadi justru pembangunan perumahan elit dan pengkaplingan.

Dulur-dulur warga Pansel Jabar, khususnya warga Pangandaran dan sekitarnya; baik yang di lembur maupun yang di pangumbaraan; Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan:

Bagaimanakan kita akan bercerita ke anak-cucu nanti tentang sejarah aset rakyat di Pangandaran? Mungkinkah anak-cucu kita nanti dapat menikmati manfaat dari aset rakyat tersebut? Tiga belas tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menunggu dan berdiam diri.

Masih ada pedulikah kita atau masih terbelenggu rasa takut?

Sekarang sudah bukan jamannya takut! Bicaralah!

(bersambung)

DPRD Kab. Ciamis Mendesak Pembentukan Kab. Pangandaran

2009-06-09T09:17:00.001+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Sejumlah anggota DPRD Kab.Ciamis dipimpin Ketua DPRD Kab.Ciamis Jeje Wiradinata, Selasa (9/6), temui Komisi A DPRD Jawa Barat (Jabar) di Bandung. DPRD Kab. Ciamis mendesak kepada DPRD Jabar, untuk segera mempercepat proses pembentukan Kab. Pangandaran, dengan memberikan persetujuan atas rencana pembentukan daerah otonom di daerah Ciamis selatan itu.

Ketua DPRD Jeje didampingi K.H. Ismail, Dede Heru, Jajang, Puying Sudrajat dan lainnya, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Husin Al-Banjary, Ketua Komisi A Jabar Silalahi dan anggotanya.

"Kami memohon agar DPRD Jabar membantu untuk percepatan Kab. Pangandaran," kata Jeje usai pertemuan.

Menurut Jeje Wiradinata, pada tanggal 15 Februari 2009 lalu, Bupati Ciamis sudah menyerahkan hasil persetujuan pembentukan Kab. Pangandaran ditingkat Ciamis. Pada surat persetujuan itu juga diserahkan, hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran, (Unpad) Bandung. Hasil kajian itu, memberikan gambar bahwa pembentukan Kab. Pangandaran layak.

Harapan DPRD Kab.Ciamis dan warga Pangandaran sekitarnya, meminta agar Jabar segera memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembentukan daerah otonom Kab. Pangandaran. Karena tidak ada alasan bagi gubernur untuk menunda atau memperlambat rekomendasi itu.

Kepada Dewan Jabar, kata Jeje yang juga tokoh asal Pangandaran, dimohon untuk membantu mempercepat proses, dengan meminta kepada gubernur segera membahas masalah itu, dengan dewan. Dengan demikian ada kepastian, bahwa aspirasi dari warga Ciamis selatan diperhatikan."Harapan kita Juni sudah turun rekomendasi dari Jabar," katanya.(A-97/kur)***

Politisi Ciamis Selatan Bentuk Forum Percepatan Pembentukan Kab. Pangandaran

2009-06-08T08:48:00.001+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Sejumlah politisi asal Ciamis selatan membentuk Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Hal itu dilakukan karena mereka menilai proses pemisahan 10 kecamatan yang bersatu membentuk Kabupaten Pangandaran, berjalan lambat.

"Forum ini bukan sebagai saingan atau menandingi Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Kami hanya ingin mendorong dan membantu percepatan pemekaran. Anggotanya terdiri dari politisi yang berasal dari Ciamis selatan dan elemen lain," ungkap juru bicara Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, ketika ditemui di DPRD Ciamis, Senin (8/6).

Disebutkan, salah satu alasan bergabungnya sejumlah politisi dalam forum tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat lobi maupun akses di tingkat provinsi maupun pusat. Misalnya, para politisi memiliki jaringan melalui jalur parpol dan kekuasaan.

Forum, lanjutnya, juga bersifat makro, dalam arti tidak hanya membahas percepatan pembentukan Kabupaten Pangandaran, namun juga menjadi mitra, dan komunikasi dengan masyarakat. Keberadaan forum, sekaligus juga untuk mengawal salah satu tujuan pemisahan Ciamis selatan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, tambah Jeje, tidak akan muncul anggapan pemisahan tersebut tidak mengubah nasib masyarakat. "Setelah beberapa waktu, ternyata kami menilai prosesnya agak lambat, tidak seperti yang kami perkirakan. Mungkin hal itu juga disebabkan karena kesibukan adanya pilgub, pileg dan sekarang pilpres. Besok Selasa kami rencanakan dengar pendapat dengan DPRD Prov. Jabar," ungkap Jeje yang juga Ketua DPRD Ciamis.

Menurut perhitungan Jeje, tahun 2009 proses pembentukan Kabupaten Pangandaran sudah selesai di tingkat Provinsi Jabar. Informasi yang diterimanya, saat ini persoalan pembentukan Kabupaten Pangandaran sudah masuk sebagai Hak Inisiatif DPR. "Proses selanjutnya di tingkat pusat. Kami berharap dapat segera selesai," tambahnya.

Sementara itu Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Supratman mengungkapkan, kajian akademis pembentukan Kabupaten Pangandaran akan disatukan dengan rencana pembentukan Kabupaten Sukabumi Selatan. Dia juga berharap agar pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran wilayah Ciamis selatan, akan berjalan lancar. (A-101/das)***

Badan Legislatif Bahas Kab. Pangandaran

2009-06-01T09:19:00.003+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Pimpinan DPR RI telah menyampaikan Rencana Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kab. Pangandaran kepada Badan Legislatif DPR RI. RUU itu ditandatangani Ketua DPR RI Agung Leksono dengan nomor LG/01/01/2617/DPRRI/V/2009, setelah pimpinan DPRRI menggelar Rapim tanggal 6 Mei 2009.

“Dengan turunnya usulan itu, maka Badan Legislatif DPR RI akan segera melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan,” kata Ketua Presidium Ciamis Selatan, Supratman, B.Sc.

Supratman mengatakan, menurut informasi yang diterimanya, dalam rapat pimpinan tersebut sebanyak 14 orang anggota DPR RI telah menyampaikan hak inisiatifnya. Mereka, berasal dari 8 fraksi, di antaranya PDIP, Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB.

“Kami tentu sangat berterima kasih kepada 14 anggota DPR RI yang telah menandatangani hak inisitaif untuk membuat RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran,” katanya. Adapun anggota dewan dimaksud, di antaranya Eka Santosa (Fraksi PDIP), Agun Gunanjar (Fraksi Golkar), Nina Mardiana (Fraksi PAN), dan H. Umung Anwar (Praksi PKS).

Hanya, kata Supratman, walaupun di DPR RI rencana Pembentukan Kabupaten Pangandaran itu telah sampai tahap pemantapan RUU, ternyata rekomendasi Gubernur Jabar, belum juga keluar sehingga DPRD Jabar belum melakukan pembahasan.

Karena hal itu, jika nanti DPR RI melakukan paripurna untuk mengesahkan RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran bersama kabupaten atau kota lainnya, dikhawatirkan muncul kendala. “Karena itulah kami mengharapkan sekali adanya sikap bijak dari Gubernur Jabar,” harapnya.

Anggota DPRD Jabar asal Ciamis, H. Engkus Kusnadi, S.H. sangat mendukung pembentukan Kabupaten Pangandaran itu. Atas dasar itu, ia mengharapkan agar Gubernur Jabar segera menyikapinya secara cepat dan tepat agar keinginan mayoritas warga di Ciamis selatan pada akhirnya bisa terwujud.

“Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang nantinya akan disidangparipurnakan DPR RI itu memerlukan syarat administratif berupa surat rekomendasi dari Gubernur. Karena RUU pembentukan Kabupaten pangandaran terus bergulir di DPR RI, maka sebaiknya Gubernur
menyikapi ini dengan cepat dan tepat,” kata Engkus. (A-112/A-147)***

LPE Jabar Selatan 4,6 %

2009-04-29T20:49:00.002+07:00

BANDUNG, (PRLM).- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Jabar wilayah selatan dipastikan bertahan pada 4,6 persen, jika tidak ditunjang perbaikan infrastruktur jalan. Pemprov Jabar bersikeras mendesak Departemen Pekerjaan Umum untuk segera membenahi 257,75 kilometer jalan terlantar di Jabar Selatan.

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Jabar, akhir tahun lalu Pemprov Jabar mengusulkan dana perbaikan jalan telantar di Jabar Selatan senilai Rp 78 miliar. Namun pada APBN 2009, pemerintah pusat hanya mengabulkan Rp 20 miliar dari usulan tersebut. Sementara alokasi dana yang disiapkan pada APBD Jabar untuk perbaikan jalan sebesar Rp 27 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga Jabar, Sjaefuddin Mamun, mengatakan, saat ini panjang jalan lintas di Jabar selatan mencapai 421 kilometer. Jalan tersebut, sambung dia, terdiri dari jalan nasional 44,64 kilometerm dan jalan provinsi 118,78 kilometer.

Sedangkan jalan yang telantar, kata Sjaefuddin, mencapai 257,75 kilometer. Dia mengakui, jalan tersebut menjadi terlantar karena hingga kini non status. "Tidak ada statusnya, apakah tanggung jawab pemprov atau pusat," ujarnya kepada wartawan di kantornya.

Dia menjelaskan, lokasi jalan non status tersebut sangat signifikan dan sangat efektif untuk digunakan kegiatan agrobisnis. Tahun ini, pihaknya akan memperbaiki jalan tersebut dengan dana perbaikan jalan yang berasal dari APBN sebesar Rp 20 miliar dan APBD Jabar Rp 27 miliar.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, dibandingkan wilayah lain, pertumbuhan ekonomi di Jabar selatan lebih rendah. Saat ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jabar wilayah utara mencapai 5,2 persen, Jabar tengah 4,9 persen, dan Jabar selatan hanya 4,6 persen.

"Persoalannya adalah aksesbilitas jalan yang buruk. Padahal, sambung dia, kegiatan ekonomi di wilayah Jabar selatan sangat bergantung pada kualitas jalan," kata Heryawan.

Perekonomian warga Jabar selatan, kata dia, akan melonjak signifikan jika dilakukan perbaikan infrastruktur. Heryawan menjelaskan, potensi agrobisnis dan perikanan di Jabar Selatan sangat tinggi bila dibandingkan daerah lain.

"Andai saja jalannya bagus, maka usaha mereka akan meningkat tajam. Pertumbuhan ekonominya bisa mencapai lima persen," kata Heryawan.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dodi Cahyadi, menjelaskan, saat ini kondisi jalan dari Palabuhanratu, Kab. Sukabumi hingga Pangandaran, Kab. Ciamis terputus-putus. Pihaknya mengaku kerap menerima keluhan dari pelaku bisnis perikanan terkait kondisi jalan tersebut.(A-132/A-120)***

(sumber: Pikiran Rakyat, 29 April 2009)

Pembentukan Kabupaten Pangandaran Terus Berjalan

2009-04-18T06:50:00.002+07:00

Wilujeng Tepang deui. Hampir 2 bulan saya jauh dari akses internet. Saya telah update info tentang perkembangan pembentukan Kabupaten Pangandaran. Tak ada perkembangan berarti dari info media, mungkin karena kesibukan pemilu. Kita akan senang jika dari Kidul ada yang dapat meng-update perkembangan yang terjadi langsung dari lapangan. Kepada Kang Soni (Sekjen Presidium) mungkin bisa share info perkembangan yang terjadi. Berikut di bawah ini adalah kliping terbaru tentang pembentukan Kab. Pangandaran.

Pembentukan Kabupaten Pangandaran Terus Jalan

CIAMIS,(PRLM).-Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata optimis pembahasan pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran Kabupaten Ciamis tetap akan berjalan, dan tidak terpengaruh oleh hasil pemilu legislatif. Alasannya karena pemekaran tidak didasari kepentingan politis atau per orangan, namun kebutuhan seluruh masyarakat Ciamis.

"Kita terus mengawal proses yang saat ini masih ada di tingkat Provinsi. Jadi proses pemekaran harus terus berjalan, tidak boleh terganggu dengan hasil pileg. Ini adalah murni perjuangan bersama masyarakat Ciamis selatan. Dan soal pemekaran janganlah didasarkan pada kepentingan politis maupun orang per orang," katanya, di ruang kerjanya, Kamis (16/4).

Dia menegaskan hal itu karena menilai ada beberapa tokoh yang merasa pesimis mengenai pembahasan pembentukan Kabupaten Pangandaran, akan terhambat karena terkait dengan hasil pemilu. Bahkan Jeje juga berharap tidak lagi muncul pernyataan yang dapat membuat bingung atau pesimis masyarakat Ciamis selatan.

"Sudah jelas pemekaran merupakan persoalan yang objektif dan kebutuhan semua masyarakat, baik untuk kepentingan masyarakat Ciamis selatan maupun kabupaten induk yakni Ciamis. Dengan pemekaran, maka tingkat pelayanan masyarakat dapat lebih ditingkatkan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya, seraya menambahkan, perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran juga didasari ketulusan. (A-101/A-50)***

Sumber: Pikiran Rakyat, 17 April 2009

Pemekaran Jangan Dipolitisasi

2009-04-16T21:13:00.002+07:00

Ciamis (SI) – Presidium Pemekaran Calon Kabupaten Pangandaran meminta agar proses pembahasan pemekaran di tingkat provinsi tidak dikaitkan dengan kepentingan politis.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Calon Kabupaten Pangandaran Supratman menanggapi pendapat Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Jawa Barat Daud Achmad. Seperti diberitakan, Daud mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mempunyai target realisasi pemekaran sejumlah daerah di Jabar, termasuk calon Kabupaten Pangandaran.

Menurut dia, secara kajian akademis pemekaran bisa saja cepat, tapi ada faktor politis yang bisa memakan waktu cukup lama. Menurut Supratman, keinginan pemekaran wilayah di Ciamis Selatan merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat.

”Dengan demikian, pemekaran wilayah ini artinya sudah menjadi persoalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Bukan lagi menjadi persoalan perorangan secara politis,” ujarnya. Sekalipun pembahasan juga dilakukan lembaga politik DPRD Jabar,bukan berarti persoalan pemekaran menjadi kepentingan politik perseorangan.

”Kami tidak berharap proses pergantian para anggota legislatif (caleg) melalui pemilu beberapa waktu lalu mempengaruhi arah semangat pemekaran wilayah termasuk di Ciamis Selatan,”kata Supratman. Dia menegaskan, jangan sampai ada caleg yang tidak terpilih lantas melakukan upaya-upaya menghambat proses pemekaran wilayah. Hal itu tidak boleh terjadi karena proses pemekaran di Jabar sudah menjadi komitmen bersama, termasuk dengan seluruh komponen partai di Jabar.

”Semua sudah sepakat, siapa pun anggota DPRD yang duduk di provinsi, pembahasan pemekaran tetap akan berlanjut. Substansinya bukan orang per orang, tapi lembaga DPRD yang mempunyai kewajiban melakukan pembahasan sebagaimana ketentuan yang ada,”tandasnya. Supratman menambahkan, sementara menunggu hasil kajian formal yang dilakukan pemerintah provinsi dan pembahasan DPRD Jabar, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan sejumlah anggota DPR RI.

”Jika sinyal hasil pembahasan dari Pemprov Jabar sudah muncul, langkah berikutnya kami akan segera melakukan komunikasi dengan Bupati Ciamis untuk segera mempersiapkan segala sesuatu terkait persiapan pemekaran,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Pemprov Jabar terus menggodok dua calon kabupaten pemekaran, yakni Kabupaten Pangandaran dengan daerah induk Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi Utara dengan daerah induk Kabupaten Sukabumi.Pemekaran kedua daerah tersebut dikaji berdasarkan pada PP No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (ujang marmuksinudin)

(sumber: Harian Sindo, 16 April 2009)

Menengok Garut Selatan, Sukabumi Selatan, serta Bogor Barat

2009-03-02T22:09:00.006+07:00

Instruksi Presiden RI untuk menghentikan pemekaran daerah sampai 2010 memberi pengaruh terhadap proses-proses pemekaran daerah di banyak wilayah, termasuk di Pansel Jabar. Proses pemekaran daerah Garut Selatan misalnya terancam status quo, ini terbukti dari susahnya keluar persetujuan dan anggaran untuk proses penilaian pemekaran daerah. Sementara di Sukabumi Selatan terancam tersendat karena dinilai cacat hukum. Kekhawatiran juga terjadi tak jauh dari tempat tinggal saya, yakni di wilayah Bogor Barat yang juga ingin memmekarkan diri sebagai Kabupaten Bogor Barat. ***

Adakah cara lain yang lebih efektif?

2009-02-27T09:30:00.008+07:00

Saya tertarik dengan shout kawan Aen dari kidul yang mengungkapkan: "knp ya semua sibuk pemekaran wil smpai lupa perilaku pengelola hotel di Pndaran yg membuang limbahnya ke pantai?" Saya pikir kalau dieksplorasi mungkin pertanyaan seperti itu akan muncul lebih banyak, tidak hanya terbatas tentang isu lingkungan di pantai Pangandaran saja melainkan boleh jadi sampai kepada isu-isu yang paling mendasar tentang kesejahteraan di banyak tempat lainnya kidul. Pada sisi lain saya juga menyimak fakta/temuan bahwa sampai tahun 2008 lalu sudah terbentuk 205 daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. Sementara hanya 15% saja yang menunjukkan performa bagus berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah dan DPR bereaksi dan sepakat untuk melakukan jeda atau evaluasi terhadap pemekaran daerah.

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan bagi saya; Adakah cara lain yang lebih efektif untuk menangani isu-isu pembangunan yang ada di daerah? seperti contohnya isu yang telah diungkap oleh kawan Aen tadi. Sama-sama mencari tahu jawaban dari pertanyaan ini saya pikir mungkin menarik. Dan akan lebih menarik lagi jika kita mengetahui potret atau gambaran isu-isu yang ada di kidul, karena dari situ inspirasi dan diskusi bisa berkembang.

Jadi sambil menunggu informasi dari Presidium tentang gambaran dan perkembangan pemekaran Ciamis Selatan --seperti dimintakan informasinya antara lain oleh dulurs: Adi, Kurnia, Farida, dan yang lainnya--- Tidak ada salah bagi kita urang Turki (Turunan Kidul, kata Teh Farida) untuk meretas jalan membangun wacana dan memberi sumbang pikiran bagi penanganan isu-isu pembangunan di Ciamis Selatan. Jadi jika Anda punya opini, temuan-temuan, atau ide untuk menjawab pertanyaan diskusi di atas, silakah posting di milis atau di blog ini.

Dan saya juga yakin memaparkan (sharing) temuan, isu, gagasan, dan opini tentang segala hal ikhwal di pakidulan Ciamis di blog ini jauh lebih menarik dan konstruktif daripada sekedar copy-paste berita-berita kliping dari berbagai media. ***

Kiamat Lebih Cepat: Mei 2012...!!!

2009-02-25T02:00:00.007+07:00

Telah beberapa lama isu kiamat beredar di internet, makin hari cenderung makin heboh, tidak saja di Indonesia melainkan dunia. Mulanya bersumber dari kitab kuno Bangsa Maya yang terkenal lebih dahulu canggih pengetahuannya terhadap alam semesta. Primbon Bangsa Maya tersebut kemudian diperiksa oleh para astronom dengan pengetahuan dan teknologi terkini. Hasilnya, sungguh menggetarkan dan nyaris meresahkan. Dikatakannya alam semesta akan jatuh tempo alias kiamat pada 21 Desember 2012. Hmh ...adakah ini berpengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Ciamis?

Bertolak dari situ, siang kemarin saya coba melakukan meditasi dan melakukan 'peneropongan bathin' di atas dahan pohon kersen (chery) di depan rumah. O ya, pohon kersen saya hidup rukun dengan pohon bintaro yang tumbuh di sebelahnya. Butir-butir buah kersen saya umpamakan sebagai planet dan bintang-bintang. Sedangkan mulut saya analogikan sebagai lubang hitam alias black hole. Benar saja bintang-bintang dan planet yang sudah tua akan lumat. Seperti lumatnya buah kersen yang merah ranum didalam mulut. Demikianlah proses perenungan itu saya lakukan sampai menemukan bahwa ternyata memang benar kiamat itu akan jatuh pada tahun 2012. Dan temuan saya lebih dahsyat bahwa kiamat itu datangnya akan lebih cepat 7 bulan dari yang ramai diprediksi para ilmuwan (Desember), yakni di bulan Mei.......mei be yes..! mei be No..!

Sejujurnya saya sama sekali tak percaya kiamat besar (hancurnya alam semesta) akan terjadi di tahun 2012. Yang saya percayai 100 prosen adalah bahwa kiamat itu merupakan rahasia Illahi. Kiamat kecil (kiamat sughra) yakni kematian, tak ada satupun yang tahu tentang datangnya kematian itu. Kendati demikian memang diakui bahwa tanda-tanda kematian itu bisa mudah dikenali/diketahui. Tetapi siapa yang berani jamin seseorang yang 'jagjag waringkas' alias segar bugar besok lusa masih tetap hidup? Lalu siapa sangka orang-orang yang dikhabarkan telah divonis kematian oleh dokter (banyak kasus terjadi) lalu sampai sekarang masih segar-bugar. Ini semua adalah bukti dari rahasia Ilahi yang dimaksud itu.

Konon lagi kiamat besar (kubro) yakni kematian alam semesta. Tak ada satupun yang tahu, bahkan konon Sang Rasul, tidak juga para malaikat. Tetapi tanda-tandanya (dari sisi ahlak/moral) memang dipertela dengan jelas oleh Sang Rasul. Silakan saja mengaji kembali tentang tanda-tanda kiamat yang telah dipertelakan oleh Rasul. Saya tak akan mengupasnya.

Yang menarik adalah untuk memeriksa apakah tingkatan ahlak/moral saat ini sudah mengindikasikan ke arah terjadinya kiamat besar? Ha ha, tentu saja akan sulit juga menilainya ... wee! Karena pasti banyak ukuran/persepsi tentang moral dan sialnya lagi kadang selalu ada pembenarannya.

Kalau begitu, mari saja kita lihat ahlak/moral masing-masing (diri sendiri), dengan nurani tentunya. Itu lebih pasti, lebih masuk akal dan lebih objektif, karena nurani selalu jujur. Nah jika hasilnya menunjukkan bahwa ahlak diri makin hari makin buruk, maka itu nyata sekali pertanda kiamat diri. Konkritnya begini, jika Anda mulai tertarik korupsi dan kemudian menjadi hobi maka siap-siap saja dipecat dari pekerjaan dan dipenjara (ini maksudnya kiamat diri). Contoh-contoh lain dapat Anda kembangkan, tapi jangan membiki-bikin contoh yang lain, bercontohlah dengan dipandu nurani.

Aih..aih..mengapa malam ini menjadi begitu spiritual?? Mungkin karena berita kiamat tadi. So, terima kasih kepada Bangsa Maya dan para astronom yang telah mempublikasikan berita kiamat ini. Memang demikian, untuk mengingat akhirat harus terus dipicu bahwa kiamat akan terjadi besok. Seperti halnya mengejar keduniawian bahwa kiamat itu mestinya masih 1 milyar tahun lagi (mengacu prediksi matinya matahari).

Kembali kepada pertanyaan awal di atas: Adakah pengaruhnya terhadap pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan??? Jawabannya: Tentu saja mesti ada pengaruhnya, yakni bahwa Kabupaten Pangandaran harus sudah terbentuk di tahun 2011 sesuai dengan rencana/harapan. Artinya setahun sebelum '"Kiamat 2012"***

Komisi II DPR RI Sambut Baik Pemekaran Pangandaran

2009-02-24T17:49:00.002+07:00

JAKARTA, Priol - Sebagian besar anggota Komisi II DPR RI yang berasal dari fraksi PDI-P, Golkar, PAN, PDS dan PKB menyatakan menyambut baik usulan pemekaran dari Presidium Kab. Pangandaran. Jika usulan sudah sesuai dengan PP No 78 tentang pemekaran, pemisahan dan penggabungan, sejumlah anggota Komisi menyatakan sudah tidak ada masalah.

Pernyataan dari anggota Komisi II tersebut disampaikan mereka pada tim Presidium pemekaran Kab. Pangandaran saat diterima di senayan, Selasa (24/2) kemarin. "Ya, sebagian besar anggota Komisi II menyatakan persetujuannya atas usulan yang kami presentasikan kepada mereka," terang Wakil Sekjen Presidium Pemekaran Kab. Pangandaran, Andis Sose saat dihubungi di Jakarta, Selasa sore kemarin.

Andis mengakui, bola panas rencana pemekaran itu kini berada di Gubernur dan DPRD Provinsi Jabar. Namun, dengan harapan dapat mempercepat proses pemekaran, pihaknya mengaku menempuh "jalur tol" yakni langsung menghadap DPR RI. "Setelah ini, kami akan mem-folow up kembali pertemuan antara kami dengan Biro Pemerintahan Provinsi Jabar beberapa waktu lalu. Kami juga akan presentasikan hal serupa sekaligus mendesak mereka (Gubernur/DPRD Provinsi Jabar) segera merealisasikan harapan usulan itu," ujarnya.***
(Priangan Online, 24 Feb 09)

Infrastruktur Jabar Selatan Dibenahi

2009-02-21T00:08:00.002+07:00

CIAMIS, Kompas, 20/02/09 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembangkan infrastruktur di wilayah Jabar selatan sehingga wilayah ini memiliki infrastruktur yang memadai dan tidak lagi tertinggal dari daerah lain. Diharapkan dengan adanya infrastruktur yang memadai potensi ekonomi dapat dimanfaatkan.

"Intinya, pemerintah provinsi ingin ada peningkatkan kualitas infrastruktur di J abar Selatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dodi Cahyadi, di pelabuhan penyeberangan Majingklak, Kabupaten Ciamis, Jumat (20/2).

Infrastruktur yang mulai dibenahi ialah jalan lintas selatan, bandara Nusawiru, dan pelabuhan penyeberangan Majingklak. Pemerintah provinsi juga akan men jajaki pembukaan kembali jalur kereta api Banjar-Cijulang.

Dijelaskan Dodi, tahun ini di bandara Nusawiru akan dipasang rambu-rambu menggantikan yang ada sekarang yang kondisinya sudah rusak. Setelah itu perluasan a pron dan perpanjangan landasan dari sekarang hanya 1.400 meter menjadi setidaknya 2.000 meter. Dengan demikian, landasan bisa didarati pesawat sekelas Boeing 737.

"Untuk pengoprasiannya sendiri kami harus melihat perkembangan ekonomi. Harus direncanakan betul-betul pengembangannya," kata Dodi.

Adapun untuk j alan lintas selatan, tahun 2009 ini dialokasikan dana sebesar Rp 46 miliar untuk penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan. Dana ini bersumber dari APBD J awa Barat sebesar Rp 26 miliar dan APBN sebesar Rp 20,5 miliar. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan jembatan dan jalan di Cidaun, Kabupaten Cianjur , Cikaso, Kabupaten Garut, dan Cimerak, Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, saat ini pelabuhan penyeberangan Majingklak sudah kurang berfungsi. Pasalnya, kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, setelah ada jembatan yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dengan Cilacap m elalui Kecamatan Kalipucang masyarakat sudah jarang yang menggunakan jasa transportasi sungai.

Kepala Balai Pengelola Pelabuhan Laut dan ASDP Jawa Barat Maman Suryaman, mengungkapkan, saat ini masih ada 40 kapal compreng yang beroperasi ke Cilacap. Dalam sehari kapal itu maksimal dua kali meenyeberang ke Cilalcap.

Satu hal yang krusial di muara Citanduy ialah pendangkalan yang sangat parah karena daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Akibatnya, kapal penyeberangan ke Cilacap berbobot 30 GT yang pernah beroperasi, sejak tahun 2003-2004 berhenti beroperasi . Sedimentasi yang parah membuat kapal tidak bisa merapat di pelabuhan.

Berdasarkan studi terakhir Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy-Ciwulan tahun 1994, tingkat sedimentasi Citanduy mencapai lima juta meter kubik per tahun. Dari jumlah ini, 0,74 juta meter kubik di antaranya mengendap di Segara Anakan. Akibatnya, luas perairan di laguna ini terus berkurang hingga kini. Perairan laguna Segara Anakan pun saat ini tinggal sekitar 600 hektar, lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 1 994 yang mencapai 1.800 hektar.

Heryawan menyatakan, ke depan penghijauan di DAS Citanduy harus dipikirkan dan direncanakan dengan serius.***

Pelabuhan Ratu - Pangandaran Terhubung 2010

2009-02-20T09:33:00.001+07:00

Cianjur(Sindo, 19 Feb 09) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan pembangunan jalur Jabar selatan selesai pada 2010. Hal itu diungkapkan saat dia meninjau pembangunan Jembatan Cidamar di Kecamatan Cidaun,Kabupaten Cianjur,kemarin. Rupanya gubernur sudah tidak sabar ingin mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jabar selatan untuk melihat perkembangan bersama ekonomi masyarakat di sana.

Peninjauan itu dalam rangka roadshow tiga hari gubernur bersama rombongan ke Jabar selatan yang dimulai sejak kemarin.”Biar Presiden menggongkan Jabar selatan,”ujarnya kemarin. Menurut dia, biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan jalan dan jembatan di Jabar selatan mencapai sekitar Rp250 miliar.

Jalur itu menghubungkan Pantai Pangandaran dengan Pantai Palabuhanratu dengan panjang 412 km. Dana yang sudah dialokasikan dalam APBD Jabar 2009 sebesar Rp47 miliar, sebesar Rp20 miliar di antaranya bersumber dari APBN. Gubernur menegaskan, biaya sebesar itu sangat sebanding untuk membayar apa yang telah dialami masyarakat di Jabar selatan selama puluhan tahun.

Pemerintah pusat terlalu fokus pada pengembangan di Jawa Timur dan Tengah bagian selatan, sementara Jabar dilupakan. ”Masyarakat Jabar selatan termarjinalkan plus terjadi disparitas pembangunan,” kata Heryawan.

Terkendala Ganti Rugi

Dinas Bina Marga Jawa Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp9,5 miliar untuk membangun Jembatan Cidamar, termasuk jalan pendukung sepanjang 9 km. Sementara sekitar Rp20,5 miliar sudah dialokasikan untuk meningkatkan jalan penghubung Tegal Gede dengan Sigaranten di Kabupaten Sukabumi.

Jembatan Cidamar sendiri menghubungkan Desa Kertajadi dengan Cidamar. Jembatan itu memiliki panjang 120 meter melintasi Kali Cidamar dan bisa dilalui kendaraan roda empat dua lajur sekaligus.Saat ini,jembatan itu masih terbuat dari kayu, rangka besi, dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda empat satu lajur,sehingga terpaksa bergantian. Saat ini, masih ada dua jembatan darurat yang belum dibangun, yaitu Jembatan Cisadea dan Ciselang di Kabupaten Cianjur.

Pasalnya, kedua jembatan itu belum masuk dalam rencana APBN. ”Biaya yang dibutuhkan untuk kedua jembatan itu sebesar Rp70 miliar,” kata Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat Sjaefuddin yang ikut dalam rombongan gubernur. Untuk pembuatan jalan dan jembatan ada sejumlah lahan warga yang harus dibebaskan dan menjadi beban pemerintah daerah setempat.

Hal itu pula yang hingga kini masih menjadi kendala. Seperti 32.000 m2 lahan di Jembatan Ciselang yang hingga kini belum dihitung NJOP-nya. Contoh lain adalah tiga rumah milik warga Cidamar yang hingga kini juga belum dibebaskan. ”Di Cidamar butuh sekitar Rp300 juta,” sebut Sjaefuddin.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Heryawan meminta segala urusan ganti rugi lahan diselesaikan sebelum 2010. Khusus di Cidamar, lanjut dia,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bisa saja mengucurkan bantuan jika Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak mampu membayar lahan warga.

”Jangan sampai urusan ganti rugi masih ada di tahun 2010,”tegas dia. Dalam roadshow itu, gubernur memulai perjalanan dengan membuka MTQ di SMPN 1 Naringgul sebelum akhirnya meninjau Jembatan Cidamar.Dari lokasi tersebut, Heryawan beserta rombongan mampir di SD Inpres Cigadog di Desa Cigadog,Kecamatan Cikelet,Kabupaten Garut.Tiga lokal gedung sekolah itu roboh pada Februari 2008 lalu karena sudah terlalu tua dan diterpa angin.

Hingga kini tiga ruang kelas tersebut belum dibangun kembali karena ketiadaan dana.Kegiatan belajar di sekolah itu terpaksa dibagi dua shift pagi dan siang. Dalam kesempatan itu, gubernur meminta Bank Jabar ikut membantu pembangunan SD Cigodog tersebut. Sementara itu,dari pantauan SINDO,akses jalan di Jabar selatan memang masih buruk.

Jalan aspal sudah banyak yang terkelupas, seperti terlihat di sepanjang perjalanan dari Rancabali, Kabupaten Bandung, menuju Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Hal serupa juga terlihat sepanjang Naringgul menuju Kecamatan Cidaun. Jalan yangpalingparahadalahakses dari Cidaun menuju KecamatanCaringin, KabupatenGarut.

Kondisi jalan dari Jembatan Ciselang hingga Jembatan Cikawung kemudian ke Caringin masih berupa batu. Sepanjang perjalanan menyusuri pantai selatan Jawa tersebut terdapat tempat tambal ban di kiri-kanan jalan karena saking buruknya kondisi jalan. Motor milik warga yang melintas pun bannya terlihat mengkilap gundul. (rudini)

Jalan Jawa Barat Selatan Potensial Jadi Jalan Nasional

2009-02-20T00:28:00.000+07:00

BANDUNG, Kompas 17/02/09— Jalan Jawa Barat Selatan dikategorikan sebagai strategis nasional. Jalan yang menghubungkan wilayah Sukabumi selatan hingga Ciamis ini tengah dikaji kemungkinannya menjadi jalan nasional.

"Sekarang masih dalam tahap proses. Jalan (Jabar Selatan) ini menjadi salah satu kandidat. Untuk pengajuan jalan nasional kan perlu ada penetapan dari Menteri PU," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak di sela-sela Seminar Pengembangan Infrastruktur Berbasis Kemandirian Masyarakat yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Bandung, Selasa (17/2).

Saat ditanya sejauh mana peluang jalur Jabar Selatan untuk menjadi jalan nasional, ia mengatakan, "Akan kita lihat, sejauh mana jalan ini penting di dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang skalanya nasional. Kalau akan dikembangkan demikian maka bisa jadi jalan nasional. Saat ini, masih dilakukan proses evaluasi kelayakannya."

Dengan potensi yang dimiliki wilayah Jabar selatan saat ini, ia mengakui, peluang jalur infrastruktur itu ditetapkan sebagai jalan nasional termasuk tinggi, apalagi jika melihat perkembangan saat ini, pembangunan di Jabar mulai diupayakan ditekankan ke wilayah selatan. "Wilayah ini punya peran yang cukup signifikan secara nasional," tutur Hermanto. Salah satu potensi itu, ia mencontohkan, adalah industri pariwisata.

Apabila Jalur Jabar Selatan nantinya ditetapkan sebagai jalan nasional, maka ini dapat menjadi kabar baik bagi masyarakat di sekitar wilayah itu. Pemerintah pusat wajib menanggung dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pengawasannya. Keinginan memiliki jalan berkualitas baik seperti di selatan Jawa Tengah bisa terwujud.

Butuh Rp 70 miliar

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jabar Saefuddin Mamun di dalam kesempatan yang sama membenarkan, pihaknya sangat berharap Jalan Jalab Selatan bisa ditetapkan status sebagai jalan nasional. Menurutnya, agar jalur ini bisa terbuka (operasional) seluruhnya, tanpa terputus, maka setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp 70 miliar.

"Namun, jika nantinya itu ditetapkan sebagai jalan nasional, tentu akan terus ditingkatkan (dananya)," tuturnya. Perbaikan di jalur yang kerap didera masalah longsor ini terus-menerus dilakukan. Namun, persoalan mengambangnya status menjadi masalah utama perawatan dan pengembangannya ke depan. Menurutnya, saat ini, sepanjang 257 kilometer jalan Jabar Selatan dari Sukabumi Ciamis tidak berstatus, baik itu nasional, provinsi, maupun daerah. Pengelolaan kerap dilakukan swadaya oleh masyarakat.

Menurut Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Jabar Setra Yuhana, persoalan infrastruktur di wilayah Jabar Selatan dan Sukabumi saat ini merupakan isu yang sensitif dan menjadi sorotan. Daerah-daerah ini menuntut adanya pemekaran daerah sementara. Di lain pihak, harus dipahami, pemerintah pun memiliki keterbatasan anggaran.***

What Next ... ???

2009-02-19T01:32:00.008+07:00

Satu ruas jalan panjang telah dilalui oleh para inspirator, inisiator dan segenap pendukungnya untuk menghantarkan sebuah surat (tentu lengkap dengan lampirannya) tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Ciamis Selatan. Dokumen itu telah diserahkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar pada tanggal 17 Februari 2009.

Selamat dan apresiasi yang tinggi atas segala upaya yang telah ditempuh. Segera setelah itu beberapa pertanyaan mungkin muncul dari kita, baik yang ada di kampung maupun yang jauh di perantauan. Bagaimana tahapan dan proses selanjutnya? Siapa mengawalnya? Apakah karena sudah diserahkan ke jenjang yang lebih tinggi lalu kemudian kerja Presidium atau Pansus akan terhenti/selesai? What next?...

Mungkin benar satu tahap pekerjaan atau misi Presidium Pangandaran telah usai dijalankan. Entah kita tidak tahu kemudian misi apa lagi yang hendak dijalankan oleh Presidium Pangandaran. Lepas dari itu saya ingin menyarankan untuk rehat sebentar untuk memulihkan kembali stamina, menengok jalan yang telah dilalui, serta meneropong jalan ke depan.

Ada banyak hal yang mungkin bisa dilihat dari jalan yang telah dilalui. Presidium Pangandaran tentu akan lebih mafhum tentang hal itu, karena menjalani/mengalaminya sendiri. Tetapi tak ada salah juga untuk tetap menengok jalan dari daerah-daerah yang memiliki aspirasi serupa; secara berimbang, baik kisah sukses maupun kisah kegagalannya.

Yang menarik untuk sama-sama kita teropong adalah jalan ke depan. Ada beberapa isu yang menarik untuk dicermati.

Pertama, isu jeda pemekaran wilayah. Seperti saya kutip dari Kompas dalam posting sebelum ini, bahwa saya melihat isu jeda pemekaran wilayah tersebut cenderung akan makin menguat. Jangan salah, hal itu bukan disebabkan oleh kasus Tapanuli melainkan dari fakta yang dipaparkan bahwa 85% pemekaran tidak berdampak positif. Kajian tentang dampak pemekaran wilayah ini sesungguhnya cukup banyak tetapi tidak cukup dapat momen untuk diartikulasikan mengingat suasana yang sensitif dari psikologi euforia reformasi yang masih tersisa sampai saat ini.

Kedua, pada kenyataannya organ DPR (daerah sampai pusat) yang merupakan garda depan untuk 'gong' pengesyahan pembentukan suatu wilayah baru posisinya dalam ujung tanduk. Hanya tinggal menunggu waktu saja beberapa bulan lagi untuk diganti dengan pasukan baru hasil pemilu nanti. Jadi secara psikologis, para anggota DPR lebih banyak berfokus mencurahkan segala perhatian dan energinya untuk dapat bertahan atau terpilih kembali. Dengan kata lain mungkin akan sedikit saja curahan energi yang digunakan untuk mengupas/mengkaji dan merespon usulan pemekaran wilayah baru. Sialnya lagi, kalau boleh dikatakan demikian, para Caleg yang mengejar untuk dapat jatah kursi nanti; sejauh pengamatan di lingkungan saya di Jabodetabek tak ada satupun yang mungusung pemekaran wilayah sebagai tema kampanyenya. Pun demikian kampanye para capres dan cawapres kelihatan menghindar dari tema kampanye pemekaran otonomi daerah/pemekaran wilayah.

Ketiga, prediksi para ekonom bahwa krisis keuangan yang sesungguhnya baru dirasakan mulai tahun 2009 ini hingga 2-4 tahun sesudahnya mulai terasa. Setiap hari kita dapat menyaksikan di media gejala penurunan performa perekonomian; pengurangan karyawan, penurunan produksi, penurunan ekspor dan seterusnya. Gejala ini sudah pasti akan berakibat pada keuangan negara. Dan pastinya akan ada prioritas alokasi penggunaan dana pembangunan.

Sesungguhnya saya tidaklah layak menyinggung hal di atas, karena bukan kompetensinya. Tetapi ini hanya sekedar untuk mengingatkan saja bahwa perjalan berikutnya mungkin akan lebih terjal dan berliku. Jika Anda setuju dengan hasil teropongan saya, maka boleh lanjut untuk menuntaskan membaca opini saya.

Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan atau dipersiapkan untuk langkah berikutnya? Belum tahu! Wait and see, barangkali? Saya pikir 'tunggu dan lihat' bukan merupakan jalan yang bijak.

Saya terinpirasi dari kawan-kawan muda Putera Pantai Pangandaran yang tinggal di Bandung. Seyogyanya bahwa waktu rehat atau jeda ini digunakan untuk memperkuat kembali sosialisasi dan konsolidasi kepada seluruh warga Tatar Galuh Kidul alias seluruh warga Ciamis Selatan.

Salah satu cara itu adalah membuka dan membagi informasi penting yang berkenaan dengan alasan, cita-cita, potensi daerah dan apapun informasi yang berharga dan penting sebagai bahan untuk sosialisasi/konsolidasi. Maka dengan cara itu spirit, cita-cita dan dukungan warga dapat terus dipelihara/dijaga.

Dengan dibuka dan dibaginya informasi tersebut maka sangat mungkin dapat digalang berbagai pemikiran atau ide bagaimana menapak ke depan. Ini tentu akan berguna untuk memperkaya atau memperkuat atau sekurangnya memberi opsi bagi rute yang akan ditempuh oleh Presidium Pangandaran kemudian.***

Catatan:
Saya sebagai pengasuh Blog ini, seringkali mendapat pertanyaan dari putera-puteri Ciamis Selatan (baik yang ada di kampung maupun di rantau) tentang hal-hal yang sifatnya elementer berkenaan proses dan substansi pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan. Dalam hemat saya, karena apa yang telah, tengah dan akan diperjuangkan itu adalah aspirasi publik; maka informasi-informasi yang berkaitan dengan itu mestinya menjadi dokumen publik juga (dalam arti, publik/warga/konstituen Ciamis Selatan seharusnya dapat dengan mudah mengaksesnya).

Jeda Pemekaran Harus Dilakukan

2009-02-18T07:44:00.008+07:00

"Masa jeda baru selesai sampai ada rancangan induk tentang tata ruang pemekaran Indonesia. Dengan demikian, nantinya tidak perlu lagi ada persaingan atau mobilisasi untuk mengadakan pemekaran wilayah."

Jeda Pemekaran Harus Dilakukan
Jakarta, Kompas, Selasa, 17 Februari 2009

Pemerintah dan semua pihak yang terlibat diminta segera menerapkan kebijakan jeda atau penghentian sementara pemekaran wilayah di sejumlah daerah dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan evaluasi total.

Selain melakukan evaluasi, juga sekaligus mengadakan penetapan rancangan induk (grand design) soal tata ruang pemekaran di daerah-daerah.

Dengan demikian, pada masa mendatang tidak perlu lagi terjadi pemekaran daerah yang justru tidak tepat sasaran dan secara ekonomi malah merugikan dan memiskinkan daerah bersangkutan, apalagi jika daerah tersebut sekadar mengandalkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum.

Kesimpulan tersebut muncul dalam diskusi bertema ”Moratorium Pemekaran Daerah”, Selasa (17/2), yang digelar di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Hadir sebagai pembicara adalah Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, guru besar Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, anggota DPR dari Partai Golkar, Idrus Marham, dan Mardiyono dari Persatuan Wartawan Indonesia.

Menurut Bambang, daerah hasil pemekaran yang ingin dibentuk sebaiknya terlebih dahulu harus mengajukan bukan sekadar naskah akademis, melainkan juga studi kelayakan ekonomi dan finansial, yang dibuat oleh lembaga pengkajian yang punya kredibilitas dan telah distandardisasi sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat.

Idrus Marham memaparkan bahwa masa jeda baru selesai sampai ada rancangan induk tentang tata ruang pemekaran Indonesia. Dengan demikian, nantinya tidak perlu lagi ada persaingan atau mobilisasi untuk mengadakan pemekaran wilayah,” ujar Idrus.

Idrus mengakui bahwa selama ini pemekaran yang berlangsung di DPR kental dengan kepentingan politik praktis. Hal itu tecermin dari berbagai rekayasa dan cara-cara mobilisasi massa yang muncul di daerah-daerah tertentu yang mencoba memekarkan diri.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan, 85 persen pemekaran wilayah tidak berdampak positif pada pelayanan publik dan peningkatan kehidupan masyarakat. Sebagian besar sumber pendapatan daerah otonom baru juga berasal dari dana perimbangan. Oleh karena itu, diperlukan moratorium pemekaran wilayah.

Aturan disempurnakan

Mardiyanto dalam diskusi mengatakan, saat ini sudah ada penyempurnaan peraturan mengenai pemekaran wilayah. Seusai diskusi, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah kini sedang menyelesaikan rancangan induk daerah otonom sekaligus tahapan sehingga jumlah daerah otonom ideal di Indonesia tercapai. Rancangan induk ditargetkan rampung sebelum masa jabatan pemerintah berakhir tahun 2009 ini.

Di Padang, Sumatera Barat, pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menilai pemerintah pusat punya tanggung jawab penuh atas pemekaran yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga diperlukan untuk mengevaluasi seluruh perjalanan daerah hasil pemekaran. (INA/ART/DWA)

Sejenak, Menyoal Pohon Beracun

2009-02-17T13:42:00.015+07:00

Sebenarnya saya selalu tak hirau dengan sensasi-sensasi murahan. Tetapi karena hal ini menyangkut kehidupan sahabat saya, maka saya akan menyingsingkan lengan baju untuk itu.

Saya atas nama Keluarga Pohon Beracun menuntut kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan klarifikasi yang edukatif dan apresiatif tentang kami, dan juga menuntut permohonan maaf kepada kami; Keluarga Pohon Beracun.

Janganlah berbuat anarki terhadap kami! Cegah pihak yang berwenang dan warga lingkungan sekitar Anda untuk berbuat sewenang-wenang (mencabut, menebang atau bentuk-bentuk kejahatan mutilasi pohon). Lupakan semua sensasi pohon beracun! Jangan takut, kembalilah ke kehidupan normal. Dan jangan lupa rawat dan peliharalah kami, niscaya kami akan membalasnya dengan kebaikan pula.

Apa jadinya jika sensasi direspon secara reaktif oleh suatu tindakan atau kebijakan???

Menyoal Pohon Beracun

Oleh: Ganip Gunawan*

Saya baru saja pulang dari sebuah perkampungan Dayak penganut Kaharingan di Kalteng. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menyentak dari seorang sahabat dari tokoh masyarakat setempat, ketika mengetahui bahwa saya adalah orang Sunda. Pertanyaannya begini; “Mengapa pohon-pohon di tanah Sunda yang dianggap beracun akan ditebang?”. “Bukankah orang Sunda paling dikenal memiliki pengetahuan tinggi dan ramah dengan pohon? “. Dia menanyakan hal itu selepas menonton televisi yang tiba-tiba saja heboh memberitakan pohon beracun di Kota Bandung.

Saya tergagap dengan pertanyaan itu, kemudian menjawabnya dengan pertanyaan lagi; “Apakah di kampung sini ada pohon beracun?”. Kelihatannya dia menunggu pertanyaan saya seperti itu. Lalu menjawabnya; “Semua pohon beracun, hanya sebagian kecil yang dapat kami makan. Tetapi pohon-pohon beracun tidak kami tebang. Saya salut sama pengetahuan orang Sunda karena terkenal lebih banyak mengenal dan memakan jenis-jenis pohon/tanaman sebagai lalapan atau disayur.” Terlihat dia menyunggingkan senyuman, seperti senyuman kemenangan. Ini adalah sindiran telak dari seorang sahabat baru saya di Kalteng.

Banyak hal yang berbahaya/beracun

Saya merenungi sindiran sahabat tadi dengan cara mengamati lingkungan sekitar dalam perjalanan saya pulang. Cobalah tengok, karena hal inipun dapat dengan sangat mudah dijumpai di lingkungan Anda sendiri. Dan dari situ saya makin menyadari bahwa banyak hal di lingkungan kita yang berbahaya. Bahkan jauh lebih berbahaya daripada pohon beracun.

Saya pulang meninggalkan perkampungan Dayak menggunakan perahu, dilanjutkan dengan kendaraan darat sampai ke Sampit, lalu naik pesawat, naik bis bandara, dan diakhiri dengan naik kereta listrik untuk sampai tiba di rumah. Seluruh alat transportasi tersebut berbahaya. Bahaya alat transportasi/lalu lintas tersebut menduduki urutan ketiga sebagai ‘pembunuh’ di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata merengut 30.000 korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Sepanjang perjalanan darat tak putus saya melihat bentangan kabel aliran listrik. Aliran listrik tersebut sekarang jauh dapat menjangkau tempat-tempat yang dulu dikategorikan terpencil. Aliran listrik masuk ke rumah-rumah, dimana di dalamnya tinggal anak-anak dan bayi. Padahal aliran listrik tersebut tidak kalah berbahayanya. Sangat sering kita jumpai dalam berita sehari-hari dari media tentang kejadian dan jumlah korban akibat listrik, yakni kebakaran atau korban jiwa akibat sengatannya.

Sampai tiba di rumah saya melihat banyak hal lain lagi yang berbahaya. Mulai dari dapur seperti gas (LPG) atau minyak tanah, aliran listrik tentu saja, obat anti serangga dan lain-lain; sampai ke beranda dan pekarangan rumah dimana kita tanam berbagai pohon.

Saya mengingat kembali pelajaran sewaktu saya kuliah di Fakultas Kehutanan IPB. Mata ajaran itu bernama Dendrologi, yakni ilmu pengenalan jenis-jenis pohon, meliputi tentang: taxon, morfologi, sifat dan sebarannya. Dari situ saya tahu bahwa sebagian besar pohon/tanaman tidak bisa dimakan karena berbahaya, bahkan oleh binatang sekalipun.

Anda mungkin tahu ada satu jenis singkong yang sengaja dibudidayakan oleh masyarakat tetapi singkong itu beracun bahkan babi sekalipun enggan memakannya. Di daerah Pangandaran jenis singkong itu disebut Sampeu Lambong (Manihot esculenta), memiliki zat berbahaya karena mengandung sianida.

Dari dahulu kami mengetahui bahwa banyak pohon seperti bintaro, akasia dan juga bunga mentega adalah berbahaya karena mengandung racun. Dan sesungguhnya jauh lebih banyak lagi spesies yang berbahaya. Tetapi bahayanya tidaklah sehoror seperti yang diberitakan baru-baru ini. Sungguh keterlaluan, bahkan ada pihak yang mengatakan hanya dengan menyentuhnya bisa membuat lumpuh. Sontoloyo!

Mungkin menurut sudut pandang manusia pohon itu berbahaya. Tetapi dari sudut pohon, itu adalah sistem alami yang dikembangkan sebagai strategi pertahanannya, dan sama sekali bukan untuk membahayakan manusia. Pohon dapat mengembangkan pertahanannya dengan bebagai ragam cara mulai dari evolusi morfologinya (misalnya berduri atau bau) serta mengembangkan zat-zat beracunnya.

Sekarang coba saja amati seluruh tanaman yang ada di beranda atau di pekarangan rumah Anda. Coba temukan tanaman/pohon apa yang tidak berbahaya atau tidak mengandung racun? Dan berapa banyak yang berbahaya? Sebagai panduan untuk melihat tingkat bahayanya, Anda bisa memeriksa apakah bagian dari tanaman/pohon tersebut dapat dimakan, apakah getahnya membuat gatal, apakah jika tersenggol dapat menyebabkan luka atau apakah jika dicium membuat kepala pening. Lalu bagaimana Anda akan bersikap terhadap seluruh tanaman/pohon yang Anda miliki? Apakah seluruh tanaman yang masuk dalam kategori bahaya menurut Anda akan ditebas habis?

Berharmoni dengan tanaman/pohon

Sebelum kita bersikap terhadap tanaman/pohon yang berbahaya. Sebaiknya kita lihat dahulu hal lain yang jauh lebih berbahaya daripada pohon beracun. Yang perlu kita lihat adalah logikanya. Kalau Anda setuju bahwa alat-alat transportasi, listrik, gas (LPG) dan obat anti serangga seperti saya singgung di atas adalah berbahaya (atau mengandung bahaya). Apakah lantas kemudian kita akan melarang penggunaan kendaraan, listrik, gas, dan obat anti serangga?

Hal seperti itulah yang saya tangkap dari logika sensasi pohon beracun di Bandung. Warga dibuat resah. Dinas Tata Kota setempat dan Walikota dibuat sibuk untuk hal yang sebenarnya tidak perlu karena ada beberapa pihak merekomendasikan untuk membongkar habis seluruh tanaman yang mengandung racun. Kendati pada sisi lain patut diapresiasi atas responnya yang cukup sigap karena berkenaan dengan keselamatan publik.

Sensasi pohon beracun tersebut sekarang telah menular dari Bandung ke kota-kota lainnya, termasuk Jakarta. Beberapa tempat lingkungan pemukiman di bilangan Jakarta telah memulai mencabut/menebang pohon bintaro. Di Bandung konon pohon-pohon yang dicurigai beracun telah mulai dimutilati (dikupas kulitnya). Jika pemerintah tidak hati-hati dan bersikap reaktif untuk menebang seluruh pohon yang beracun atau membahayakan, tentu hal ini akan membikin repot bagi semua. Bahkan salah-salahnya akan berakibat bencana karena alam (ekosistem) akan terganggu.

Coba saja kita hantar/ikuti logikanya. Apa yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti dari Bandung tentang kandungan racun dan bahayanya jenis tanaman tertentu, belumlah seberapa. Karena kalau penelitiannya dilanjutkan akan ada ribuan tanaman/pohon lain lagi yang mengandung bahaya. Dan itu tersebar tidak hanya di ruang-ruang publik di perkotaan melainkan tersebar di seluruh pelosok tanah air dimana di situ terdapat penduduk atau pemukiman, yang memiliki hak sama untuk mendapat perlindungan pemerintah atas keselamatan dari bahaya tanaman/pohon berbahaya/beracun.

Jika demikian maka akan ada jutaan kubik biomas yang akan hilang, ribuan spesies akan terancam punah, dan sudah pasti akan berakibat pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Belum lagi dari sisi perekonomian, akan banyak nilai ekonomi yang hilang dari keberadaan tanaman/pohon beracun. Karena sebagian dari tanaman/pohon itu sebaliknya justru memberi manfaat lain seperti untuk obat, kosmetik, bahan baku industri dan lain-lain. Pada sisi lainnya lagi anggaran baru akan tersedot untuk proyek nasional pembongkaran tanaman/pohon beracun. Anda dapat melanjutkan alurnya; .. poyek-proyek baru kemudian bermunculan, ladang baru untuk menyemai benih korupsi...

Sudah-sudah! Sudah cukup, tak perlu dihantar/diikuti lagi logikanya. Karena logikanya itu tidak masuk akal. Melawan alam. Seorang sahabat lain di Bogor bergurau, katanya mungkin akan lain persoalan jika yang perlu dibongkar itu adalah tanaman atau buah pohon impor yang ‘bahayanya’ sangat nyata bagi perekonomian dan ekosistem lokal, dan digantikan dengan jenis-jenis tanaman lokal yang telah melalui proses pemuliaan tanaman.

Apa yang perlu kita lakukan agar dapat berharmoni dengan tanaman/pohon? Jawabanya sederhana. Penelitian boleh terus dilakukan, dan itu penting. Hasilnya dipaparkan atau direkomendasikan secara lebih edukatif (bukannya secara horor), serta direspon oleh pemerintah secara arif dan bijak.

Jika yang dikhawatirkan bahwa yang menjadi sasaran dari akibat negatif pohon berbahaya itu adalah anak-anak, maka membuat modul-modul ajaran tentang pohon jauh lebih mudah, lebih murah dan lebih mendidik bagi anak-anak sekolah. Dengan cara itu apresiasi anak-anak terhadap pohon dan lingkungan hidupnya akan tumbuh. Mereka kita didik untuk kreatif dan alternatif jika melihat lingkungan di sekitarnya berbahaya. Bukannya dengan cara instan dibongkar lingkungannya itu, seperti diperagakan dari wacana atau sensasi pohon beracun saat ini.

Memasang papan-papan himbauan yang kreatif di ruang terbuka atau taman-taman publik juga jauh lebih murah, aman dan sederhana ketimbang membongkar seluruh tanaman yang ada serta menggantinya dengan tanaman baru yang kita juga belum tahu atau tidak ada jaminan bebas dari bahaya atau mengandung racun.

Sementara itu, penelitian dan dokumentasi atau statistik tentang kecelakaan akibat pohon bebahaya perlu terus dipantau/direkam. Sehingga kita juga dapat menentukan tindakan kreatif/alternatif berikutnya jika dari situ terbukti bahaya pohon beracun itu berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, misalnya karena banyak korban berjatuhan.

Tapi sampai sejauh ini saya telah coba selusur dari Dr. Google untuk mencari angka/statistik korban tanaman/pohon berbahaya/beracun bagi manusia. Hasilnya NIHIL alias tak saya temukan. Korban jatuh dari pohon atau tertimpa pohon memang sesekali terjadi. Tetapi secara statistik sama sekali tidak signifikan. Dan yang lebih penting lagi tak ada korelasi apa-apa dengan kandungan zat kimia (racun) dari yang dikandung oleh pohon tersebut.***

Catatan: Jika Anda mau menjadi sahabat kami --Keluarga Besar Pohon Beracun-- sebarkan informasi ini kepada yang lain (sahabat, kerabat dan kolega Anda, khususnya pada lingkungan komunitas RT/RW dimana Anda tinggal). Terima kasih atas bantuannya. Salam hijau!***

Moratorium Pemekaran Wilayah

2009-02-06T17:19:00.003+07:00

Menyusul terjadinya demo anarki pemekaran wilayah di Sumatera Utara, berbagai kalangan memberikan respon yang reaktif. Tidak kurang dari Presiden SBY sendiri memberikan pernyataannya hari ini agar DPR melakukan moratorium (penghentian sementara) pemekaran wilayah. Dikatakannya bahwa pemekaran wilayah di banyak tempat tidak banyak menghasilkan sesuatu yang signifikan alias gagal. SBY melanjutkan: maksud dari moratorium pemekaran wilayah itu adalah untuk melakukan evaluasi total/menyeluruh. Seperti apa respon para pihak di Kabupaten Ciamis?

Kasus "Tapanuli" tak Bakal Terjadi di Ciamis

CIAMIS, (PRLM).- Ketua Presidium Pemekaran Ciamis Selatan, Supratman menegaskan, tragedi pembentukan Prov. Tapanuli Selatan yang berakhir dengan tewasnya Ketua DPRD Abdul Azis Angkat, tidak bakal terjadi di Ciamis. Alasannya, karena ada perbedaan proses pemekaran yang terjadi di dua daerah tersebut.

"Kejadian di sana (Tapanuli Selatan) tidak bisa digeneralisir. Kita memang juga sedang berjuang dalam upaya pembentukan Kabupaten Pangandaran, dan ternyata mendapat respons baik dari berbagai pihak," katanya kepada wartawan, Kamis (5/2), usai meninjau rencana lokasi ibu kota Kab. Pangandaran di Cintaratu, Kec. Parigi.

Didampingi Yos Rosby (bendahara presidum), Adang Sandaan Hadari (sekretaris) serta Andis Sose (anggota), lebih lanjut dikatakan, selama ini belum pernah terjadi aksi massa dalam jumlah besar. Sebelumnya, sempat muncul adanya keinginan sejumlah warga yang mendesak Presidium agar melakukan aksi besar berkenaan dengan hasil kajian ilmiah Unpad yang pada kesimpulan awal tidak merekomendasikan adanya pemekaran karena nilainya masih di bawah batasan minimal.

Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata juga menegaskan bahwa proses pemekaran Ciamis selatan masih terus berjalan sesuai dengan mekanisme. Bahkan saat ini, tahapannya juga sudah mengerucut untuk pembentukan daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Pangandaran.

"Kita serius menangani persoalan ini, dan terus mengawal sehingga prosesnya masih tetap berjalan sampai sekarang bahkan besok (Jumat, 6/2) kita agendakan paripurna hasil kerja Pansus pemekaran," tuturnya.

Anggota Panitia Khusus Pemekaran Ciamis Selatan, Endang Hidayat ST, mengungkapkan secara prinsip tugas pansus sudah selesai. Dari delapan tugas yang diemban, seluruhnya sudah final, sedangkan satu persoalan tidak dibahas, yakni menyangkut ibukota kabupaten induk tidak ada persoalan.

Dia mengatakan wilayah Kabupaten Pangandaran nantinya akan mencakup 10 kecamatan yakni Padaherang (14 desa), Mangunjaya ( 5 desa), Kalipucang (9 desa), Pangandaran (8 desa), Sidamulih (7 desa), Parigi (10 desa), Cigugur (7 desa), Cijulang (7 desa), Cimerak (11 desa) dan Langkaplancar (12 desa).(A-101)
(sumber: Pikiran Rakyat 5 Feb 2009).

Pansus Pemekaran Ciamis Selatan Kesulitan Dana

2009-01-31T09:33:00.000+07:00

CIAMIS,(PRLM).-Akibat terkendala dana, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang mengkaji pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran sebagai pemecahan dari Kabupaten Ciamis, tidak dapat melakukan peninjauan lapangan. Bahkan Pansus juga meminta perpanjangan waktu selama seminggu untuk menuntaskan pekerjannya, yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada tanggal 29 Januari 2009.

"Kita sudah menyelesaikan pendataan dan dengar pendapat dengan semua pihak, dan karena tidak ada dana kita belum turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung. Hasil dengar pendapat dengan institusi terkait sudah kita laksanakan, namun kan tetap harus ke lapangan," tutur Wakil Ketua Pansus Jajang Ismail didampingi Sekretaris Pansus Puying Sudrajat, Jumat (30/1).

Dia mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalan anggaran tersebut masuk dalam APBD 2009, sedangkan anggaran tersebut belum ditetapkan. Meski demikian, dia juga optimis persoalan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga pansus dapat segera terjun ke lapangan.

Jajang juga mengatakan Pansus pemekaran telah tiga kali melakukan dengar pendapat yakni dengan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Presidium pemekaran Ciamis Selatan dan internal. Kesimpulan sementara yang dihasilkan, adalah disepakatinya nama Kabupaten Pangandaran, lokasi ibukota berada di Kecamatan parigi, tepatnya di Desa Cintaratu.

"Sekali lagi hasil hearing itu juga harus dicek lapangan, seperti lokasi calon ibukota dan lainnya. Dan kalau harus menunggu penetapan anggaran tentu akan semakin berlarut. Kita optimis dalam waktu dekat ini sudah melakukan pengamatan langsung," tambahnya sebelum mengikuti Rapat Pimpinan DRPD degan pansus.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Pansus pemekaran juga menyatakan dalam waktu lima hari ini dapat menyelesaikan tugasnya dan membuat rekomendasi. "Paling lima hari juga sudah selesai. Kita rencanakan tanggal 6 Februari sudah dapat kita sajikan dalam rapat paripurna," kata Jajang.

Sementara itu Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata juga mengungkapkan menyetujui perpanjangan waktu kerja Pansus pemekaran. Dia juga dapat memahami kesulitan yang dialami pansus.

"Sebenarnya kita berharap akhir Januari pansus sudah menyelesaikan tugas, namun ternyata belum tuntas. Kita juga setuju memberikan perpanjangan. Dan soal dana untuk kunjungan lapangan, juga sudah kita bicarakan dengan seluruh pimpinan dewan," katanya.(A-101/A-50)***

(sumber: Pikiran Rakyat Online, 30 Januari 2009)

Pansus Pemekaran Gagal Susun Rekomendasi

2009-01-30T07:29:00.002+07:00

CIAMIS,(PRLM).- Pantitia khusus (Pansus) DPRD Ciamis, yang mengkaji pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran sebagai pemecahan dari Kabupaten Ciamis, hingga batas waktu yang ditentukan yakni Kamis (29/1) tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Bahkan Pansus tersebut mengajukan perpanjangan waktu untuk kembali mengkaji lebih teliti dan mendalam menyangkut hasil studi lapangan, sebelum menyusun rekomendasi.

Salah satu kendala molornya kajian Pansus, selain karena banyaknya materi yang harus ditangani, juga terbatasnya dana yang sampai saat ini belum cair. Alasan lainnya karena Pansus tidak gegabah dalam menyusun rekomendasi.

"Kita tidak mau gegabah menyusun rekomendasi hasil kajian lapangan. Sebab apa yang kita kaji saat ini merupakan langkah panjang untuk Kabupaten Pangandaran ke depan. Jadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita juga harus menjadikan cermin pasca pemekaran Tasikmalaya yang sampai saat ini masih menyisakan beberapa persoalan, seperti aset. Hal itu jangan sampai terjadi di Ciamis," ujar Sekretaris Pansus Pemekaran Ciamis Selatan, Puying Sudrajat didampingi anggota Ahmad Irfan Alawi, Kamis (29/1).

Untuk itu, lanjutnya, pansus juga mendesak pimpinan DPRD untuk menambah waktu kerja Pansus. Hanya saja permintaan tersebut belum diputuskan karena Ketua DPRD CiamisJjeje Wiradinata sedang berada di Solo, Prov. Jawa Tengah. Pihaknya juga minta agar masyarakat Ciamis selatan dapat memahami perjuangan yang sedang dilakukan oleh pansus.

"Dengan penambahan waktu itu, kita memiliki kesempatan lebih teliti dan hasil kajian pun juga bisa lebih mendalam, jadi tidak untuk menghambat atau mempersulit. Sebaliknya kita harus cermati sehingga hasilnya juga dapat lebih komprehensif. Sekali lagi kami ingin memberikan hasil yang terbaik bagi Ciamis maupun daerah otonom hasil pemekaran. Kita juga tidak mau rekomendasi yang kita buat hanya asal-alan atau mengambang," tegasnya.

Sementara Asep Irfan Alawi menambahkan penambahan waktu tersebut juga untuk lebih meyakinkan semua pihak. Terlebih, dia juga memandang belum adanya jalinan atau koordinasi maksimal antar dinas terkait. Salah satu contohnya mengenai banyaknya perbedaan jumlah aset, pegawai dan lainnya. (A-101/A-50).

(sumber: Pikiran Rakyat Online, 29 Jan 2009)

Visi dan Misi

2009-01-29T10:39:00.004+07:00

Sebagian mungkin sudah tahu, tetapi ada baiknya untuk diingat kembali visi/misi pembangunan; dari global (dunia) ke lokal (kabupaten). Kiranya info ini penting sebagai referensi untuk merumuskan visi/misi Kabupaten Pangandaran atau tempat lainnya di wilayah Pansel Jabar. Visi adalah cita-cita yang hendak diwujudkan, misi adalah jalan atau cara untuk mencapainya. Visi/misi yang jelas dan tegas dapat memberi arahan terhadap tindakan (programs). Seperti kata orang; berpikirlah global, bertindaklah lokal (think globally, act locally).

DUNIA --Millenium Development Goals (MDGs):

1. Penghapusan kemiskinan;
• Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015
• Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015

2. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
• Target 3 : Memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar

3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
• Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

4. Penurunan angka kematian anak:
• Target 5 : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara th 1990–2015

5. Meningkatkan kesehatan ibu;
• Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990–2015

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
• Target 7 : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDs dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015
• Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah malaria dan penyakit lainnya

7. Menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan;
• Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional
• Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas dasar pada 2015
• Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

INDONESIA --(2004-2009)

Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi pokok yang ditempuh.

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika;

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

PROVINSI JAWA BARAT --2010

Visi

Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesaia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010.

Misi

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.
2. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah ( silih asih, silih asah, silih asuh pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur ,bageur, bener, pinter tur singer)
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan terbuka.
4. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
6. Memberdayakan potensi Lembaga Keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
7. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

KABUPATEN CIAMIS

Visi

Ciamis Terdepan Dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan.

Misi

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam agribisnis dan pariwisata.
2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis dan pariwisata.
4. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal dan lestari serta menegakkan supremasi hukum.

***

Potret Lima Tahun Pemekaran Daerah

2009-01-27T12:07:00.007+07:00

Dulur-dulur sareng Baraya, ada baiknya kita melihat catatan ringkas hasil evaluasi potret lima tahun pemekaran daerah yang ditulis oleh kawan Mazhida. Hasilnya sejauh ini ternyata tidak banyak memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pangandan nanti? Anda punya opini tentang hal itu? Silakan posting/email opini Anda ke Pansel Jabar.

Potret Lima Tahun Pemekaran Daerah: Kepentingan Politik (Selalu) Lebih Dominan

Kebijakan pemekaran daerah sudah berlangsung lima tahun. Dari hasil evaluasi terhadap daerah-derah pemekaran, policy itu ternyata tak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Bagaimana solusinya?

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran daerah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi, kepentingan politik sering lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran daerah itu. Bahkan, proses pemekaran daerah tak jarang menjadi bisnis politik dan uang.

Akibatnya, pelulusan daerah pemekaran sering diwarnai indikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kepentingan substantif peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi pun mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan.

Itulah salah satu kritik yang mengemuka dalam diskusi publik Problematika Pemekaran Wilayah dan Otonomi di Daerah Perbatasan yang dilaksanakan atas kerja sama Yayasan Harkat Bangsa (YHB), Yayasan Suluh Khatulistiwa (Yasukha), dan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di Pontianak, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.

Diskusi yang terselenggara atas dukungan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) itu menghadirkan pembicara, antara lain, Dr Alfitra Salamm APU dari LIPI, Dr Pratikno MSocSc dari UGM, dan Maria Goreti, anggota DPD RI. Selain mereka, hadir pula tiga orang akademisi dari Kalimantan Barat.

Dalam paparannya, Pratikno mengidentifikasi tiga potensi penyimpangan proses pemekaran daerah, yaitu politik uang, politik identitas, dan free rider. Menurut dia, politik uang dipicu oleh panjangnya mata rantai yang harus dilalui dalam proses pemekaran suatu daerah. Merujuk pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 120 Tahun 2000, sedikitnya ada sembilan tahap yang harus dilalui dalam prosedur pemekaran daerah.

Prosedur itu diawali (mobilisasi) kemauan politik masyarakat dan penelitian awal oleh pemerintah daerah, diperolehnya persetujuan dari berbagai pihak terkait (DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, gubernur, Mendagri, dan DPOD), hingga persetujuan presiden dan DPR terhadap rancangan undang-undang (RUU) pembentukan daerah.

Selain prosedur yang sangat panjang, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah daerah juga terbilang ketat. Kecuali syarat fisik kewilayahan dan batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, syarat-syarat lain sangat mudah dimanipulasi.

Secara normatif, proses yang sangat panjang dan persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan ketelitian dalam penetapan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dan lapis kepentingan publik secara cermat. Namun, hal itu justru menimbulkan implikasi sebaliknya: menguras anggaran dan sumber daya ekonomi serta politik publik.

Dia menambahkan, jika politik uang menjadi cara untuk mengegolkan rencana pemekaran, berapa banyak uang yang harus dibelanjakan di setiap tahap yang masing-masing melibatkan banyak pelaku itu? Ujung-ujungnya, biaya tersebut akan dibebankan kepada daerah baru hasil pemekaran.

Kedua, mobilisasi dukungan politik masyarakat yang tidak jarang berbasis sentimen etnis dan/atau agama mengakibatkan politik identitas turut mewarnai proses pemekaran. Di daerah otonom dengan segmentasi etnis dan agama yang tegas, kontestasi politik dan segregasi sosial berbasis etnis atau agama sangat kentara.

Representasi politik tidak saja dituntut dalam institusi demokrasi semacam DPRD, tetapi juga di lembaga birokrasi. Kondisi itu jelas sangat menyulitkan. Selain koridor meritokrasi membuat perekrutan birokrasi tidak bisa didasarkan pada representasi etnis atau agama, kondisi tersebut juga memicu konflik baru yang sekaligus membuktikan kegagalan kita dalam mengelola masyarakat multikultur.

Ketiga, anggapan bahwa pemekaran adalah investasi politik dan ekonomi memicu hadirnya free rider yang bersedia mengalokasikan sumber daya keuangannya, baik dana privat maupun pemerintah. Walaupun tidak selalu menguntungkan publik, pemekaran daerah akan selalu menguntungkan elite, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Di mata elite politisi, pemekaran daerah berarti pelebaran sumber daya politik dalam bentuk jabatan-jabatan politik baru, baik kepala daerah maupun DPRD. Elite birokrasi juga akan mendapatkan keuntungan dengan promosi eselon dan jabatan struktural baru di daerah hasil pemekaran.

Selain itu, pelaku bisnis juga akan memetik keuntungan dari sirkulasi uang yang meningkat sejalan dengan pengembangan aktivitas ekonomi. Bahkan, organisasi masyarakat sipil memperoleh arena baru dalam menjembatani relasi antara masyarakat dan negara di tingkat lokal.

Setelah mengamati perkembangan pemekaran daerah yang berlangsung lima tahun terakhir, terdapat lima rekomendasi yang perlu disampaikan terkait dengan kebijakan pemekaran daerah.

Pertama, pemekaran daerah hendaknya tidak dilihat sebagai satu-satunya solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama antardaerah, baik kerja sama ekonomi, politik, maupun kultural, perlu dibangun sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah perbatasan.

Kedua, perlu ada kajian dan evaluasi yang serius untuk melihat kendala dan keberhasilan kebijakan pemekaran, termasuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah hasil pemekaran. Sebelum dievaluasi, sebaiknya kebijakan pemekaran daerah dihentikan untuk sementara.

Ketiga, perlu ada proses pemekaran berjenjang. Dengan kata lain, sebelum sebuah daerah dimekarkan, daerah tersebut berstatus daerah pemekaran percobaan. Masa percobaan diberikan 2-3 tahun. Status resmi sebagai daerah pemekaran baru diberikan setelah terlihat indikasi keberhasilan.

Keempat, diperlukan kriteria baru yang tidak saja menekankan pada proses politik yang panjang, tetapi juga pertimbangan teknokratis yang menghitung secara jeli implikasi pemekaran bagi masyarakat setempat dan nasional.

Kelima, diperlukan inovasi manajemen dan kelembagaan yang difasilitasi pemerintah dan lembaga-lembaga lain sehingga inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa dikembangkan di daerah hasil pemekaran baru itu. (nur hidayat/jpip)

Diskusi #2: Yakinkah Anda?

2009-01-26T11:17:00.000+07:00

Penantian yang panjang (20 tahun) membikin frustrasi warga Sukabumi Selatan. Deddy A Sastrawidhaya, koordinator Badan Percepatan Pemekaran Kabupaten Sukabumi ( BP2KS) mengekspresikan rasa frustasi tersebut dengan 'mengancam' akan berintegrasi dengan Australia jika aspirasi tersebut terus diabaikan -selengkapnya lihat di sini.

Sementara itu di Banyumas telah lewat 5 tahun sejak tahap identitikasi aset daerah untuk pemekaran Kota dan Kabupaten Banyumas dilaksanakan sampai saat ini belum ada perkembangan berarti (lihat sini). Sebagai perbandingan calon Kabupaten Pangandaran saat ini tengah melakukan proses yang sama seperti 5 tahun lalu di Banyumas, proses inventarisasi aset daerah di Ciamis Selatan saat ini tengah dilakukan oleh Pansus yang tugasnya akan berakhir berakhir lusa pada 29 Jan 09. Sementara pada sisi lainnya Kabupaten Pangandaran ditargetkan terbentuk di 2011.

Pertanyaannya adalah seberapa besar keyakinan Anda atas tercapai/terwujudnya Kabupaten Pangandaran di tahun 2011? Pilih 3 dari opsi jawaban berikut, dan sertakan alasan atas pilihan Anda. Opsi jawaban:

1. Yakin
2. Pesimis
3. Tidak tahu

Pilihan jawaban dan alasannya dapat di posting di milis KPG, comments posting, atau email. Terima kasih atas ekspresi Anda yang jujur. ****

Diskusi #1: Tiga Hal Prioritas

2009-01-23T09:07:00.006+07:00

Pengantar Diskusi #1. Berkaca dari pengalaman pembentukan kabupaten baru di berbagai daerah di Indonesia; baik di daerah-daerah yang telah terbentuk sebagai kabupaten baru, daerah-daerah yang tengah dalam proses pembentukan atau daerah-daerah yang tertunda/gagal menjadi kabupaten baru. Ternyata dalam proses-prosesnya sangat dinamis; bisa naik-turun, timbul-tenggelam, dan molor-mengkerut.

Mohon bantuan pemikirannya dengan cara mendaftarkan 3 (tiga) hal yang merupakan prioritas untuk dilakukan agar proses pembentukan Kabupaten Pangandaran berjalan lancar dan dapat mencapai targetnya terwujud di tahun 2011. Mohon sertakan juga argumen/alasannya yang jelas.

Anda dapat menyampaikan opini tersebut dengan cara ikut bergabung di milis Kabupaten-Pangandaran Group (KPG), dengan cara meng-email ke alamat ini, atau dengan cara memberi comment di posting ini. Opini Anda akan berguna bagi Presidium Pangandaran serta pihak-pihak lain yang saat ini tengah membidani kelahiran Kabupaten Pangandaran.

Terima kasih atas partisipasinya.[GG, moderarot KPG]***

Inventarisasi Aset Daerah untuk Kabupaten Pangandaran

2009-01-23T07:22:00.005+07:00

Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Ciamis yang bertugas untuk mempersiapkan pembentukan Kabupaten Pangandaran saat ini tengah melakukan inventarisasi seluruh aset daerah yang ada di 10 kecamatan Ciamis Selatan, yakni: Kecamatan Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Mangunjaya dan Langkaplancar. Seluruh aset yang tengah diinventarisisir tersebut nantinya akan diserahkan untuk Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari modal awal pembangunan kabupaten baru. Proses identifikasi aset daerah tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pansus dalam waktu yang singkat secara rinci. Karenanya proses identifikasi aset daerah tersebut dibantu oleh seluruh camat di 10 kecamatan.

Camat Wajib Inventarisasi Aset Daerah

CIAMIS,(PRLM).-Seluruh camat, yang nantinya masuk dalam wilayah otonom baru Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis, diminta melakukan inventarisasi seluruh aset daerah. Salah satu fokus yang harus segera dituntasnya menyangkut aset tanah Pemkab. Ciamis yang ditengarai telah berumah kepemilikannya.

Hal itu merupakan salah satu hasil pertemuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang menanganai pembentukan daerah otonom baru, Kamis (22/1) di gedng DPRD Ciamis. Rapat lanjutan tersebut dipimpin Ketua Pansus Gandjar M.

Sementara itu anggota Pansus, Ismail Elyas menyatakan bahwa Pansus tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh persoalan terkait dengan aset daerah, khususnya menyangkut aset tanah. Salah satu alasannya karena terbatasnya waktu Pansus yang hanya sampai dengan 29 Januari 2009.

"Pansus ini tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh persoalan tanah yang ada di wilayah calon daerah otonom, karena persoalannya sangat kompleks. Untuk kepentingan tersebut kita minta seluruh (10) camat yang ada di wilayah calon Kabupaten Pangandaran segera menginventarisir aset yang ada diwilayahnya," tutur Ismail didampingi Sekretaris, Puying Sudrajat.

Dia juga menyatakan bahwa pansus tidak memiliki kewajiban sampai dengan mengurusi seluruh persoalan berikut status tanah, namun hanya sebatas melakukan pendataan. "Tidak ada waktu untuk itu, dan penyelesaiannya mungkin dengan pansus baru yang secara spesifik menangani persoalan tanah aset daerah, atau bisa juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru," katanya.

Ismail juga menyatakan tidak akan gegabah atau terburu-buru dalam menangani persoalan tersebut. Sebab dikhawatirkan langkah tersebut akan kontra produktif dengan yang diharapkan. "Memang kita harus cepat, namun tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh gegabah, sehingga tidak memunculkan persoalan baru. Meski demikian, lebih cepat juga akan lebih baik," ujar Ismail.

Sebelumnya Ketua Presidium Pemekaran Ciamis Selatan Supratman didampingi Yos Rosby mengungkapkan banyaknya kasus sengketa tanah yang ada di kawasan 10 kecamatan yang nantinya masuk dakam Kabupaten Pangandaran. Persoalan tersebut misalnya berkenaan dengan ketidakjelasan status hukum tanah yang sebagian sudah diklaim oleh pihak tertentu.(A-101/A-50)***
(sumber: Pikiran Rakyat, 23 Januari 2009)

Pemekaran Kabupaten di Pansel Jabar Kembali Menggeliat

2009-01-22T07:41:00.002+07:00

Dinamika aspirasi pemekaran kabupaten baru di wilayah pantai selatan Jabar kembali menggeliat. Berita teranyar muncul dari Sukabumi yang dinyatakan langsung oleh Bupatinya bahwa Kabupaten Sukabumi sudah layak untuk dimekarkan. Sukabumi adalah kabupaten pertama di wilayah pansel Jabar yang membangun wacana dan memperjuangkan aspirasi pemekaran daerah. Sesungguhnya proses-proses di Sukabumi tersebut telah berlangsung lebih dari 15 tahun, sejak pertama kali wacana/aspirasi tersebut muncul di tahun 90-an. Wacana dan aspirasi tersebut kemudian bergulir, menyusul kemudian Cianjur Selatan dan Garut Selatan, dan sedikit di Tasik Selatan. Sedangkan Ciamis Selatan dapat dikatakan sebagai yang paling 'bontot' atau yang paling akhir. Berkaca dari pengalaman di tempat lain bahwa dinamika itu memang terjadi; kadang naik kadang turun atau datar-datar saja. Tak ada salah utuk tetap berefleksi dari pengalaman di tempat lain karena perjalanan masih panjang.

Sukmajaya: "Kab.Sukabumi Sudah Layak Dimekarkan"

SUKABUMI, (PRLM).- Pemkab Sukabumi mengajukan kembali draf pemekaran Kab. Sukabumi yang sudah dilengkapi dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil kajian pemekaran itu akan dikirimkan lagi kepada Pemprov Jabar untuk dibahas dan diproses sesuai aturan yang ada.

"Setelah diproses di provinsi, selanjutnya diteruskan lagi ke pemerintah pusat. Kita berharap, pertengahan tahun ini sudah dilakukan pembahasan di tingkat pusat," ujar Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M., di Gedung DPRD Kab. Sukabumi di Palabuhanratu, Selasa (20/1).

Menurut Bupati Sukma, dari hasil proses penjaringan aspirasi masyarakat tersebut hanya ada satu desa di Kec. Sukalarang yang menolak pemekaran. Artinya, sebagian besar masyarakat di desa dan kelurahan di seluruh Kab. Sukabumi mendukung penuh pemekaran. "Hasil gagasan aspirasi masyarakat ini akan melengkapi draf pemekaran seperti yang diminta dan ditentukan dalam aturan," katanya.

Hanya saja, kata Sukmawijaya, berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, pemekaran kabupetan itu hanya diperbolehkan satu daerah otonom, yaitu Kab. Sukabumi Utara yang beribukota di Cibadak. Hal itu sudah disetujui dan ditetapkan oleh semua anggota dewan hingga menjadi sebuah keputusan rapat paripurna DPRD.

Sementara pengajuan sebelumnya, bahwa Kab. Sukabumi dimekarkan menjadi dua daerah otonom yaitu Sukabumi Utara beribukota di Cibadak dan Sukabumi Selatan, beribukota di Jampangkulon. Sedangkan Kab. Sukabumi menjadi kabupaten induk beribukota di Palabuhanratu. "Tadi sudah ditetapkan dalam paripurna bahwa anggota dewan menyetujui pemekaran ini hanya membentuk satu daerah otonom yaitu Sukabumi Utara," ujar Sukamwijaya.

Ia mengakui bahwa Kab. Sukabumi sudah layak dimekarkan mengingat wilayahnya begitu luas. Bahkan pemekaran sebelumnya sudah melalui proses pengkajian dan analisa yang matang yang dilakukan oleh tim independent dari kalangan akademisi LPM Unpad.

Hanya saja sebelumnya, draf pemekaran ini dikembalikan lagi oleh provinsi supaya dilengkapi dengan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung melalui BPD. Proses penyerapan aspirasi ini sudah dilaksanakan dan ditetapkan oleh DPRD untuk diajukan kembali kepada provinsi. "Memang Kab. Sukabumi ini sudah layak dimekarkan.. Yang saya rasakan sendiri, cukup repot mengurus wilayah yang luas ini," ucapnya. (A-67/das).***
(sumber: Pikiran Rakyat, 22 Januari 2009)

Pangandaran Nama Kabupaten; Parigi Ibukotanya

2009-01-20T01:04:00.001+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Hasil musyawarah masyarakat Ciamis selatan, menyepakati nama daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Ciamis bagian selatan adalah Kabupaten Pangandaran. Sedangkan ibukota kabupaten berada di wilayah Kecamatan Parigi. Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang menangani pembentukan daerah otonom, sampai saat ini masih melakukan pendataan serta mencari masukkan dari seluruh elemen masyarat.

"Berdasarkan hasil musyawarah warga Ciamis selatan, serta kajian lapangan, akhirnya kita sepakat dengan nama Kabupaten Pangandaran, dan ibukotanya berada di wilayah Parigi. Dipilihnya Parigi sebagai ibukota kabupaten, salah satunya karena memiliki dukungan fasilitas yang memadai, selain itu lokasinya juga berada di tengah sehingga mudah dijangkau dari seluruh kecamatan," tutur Bendahara Presidium Ciamis Selatan, didampingi tokoh muda Presidium, Andis Sose, Selasa (20/1).

Disebutkan, 10 kecamatan yang direkomendasikan bergabung dalam Kabupaten Pangandaran adalah Kec. Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya, Langkaplancar, Cimerak, Cijulang, Pangandaran, Cigugur, Parigi, dan Sidamulih. Dia juga menegaskan siap membantu pansus DPRD Ciamis untuk segera menuntaskan pembentukan Kabupaten Pangandaran.

Sekretaris Pansus yang membahas persetujuan pembentukan calon Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Puying Sudrajat, mengungkapkan sejak Selasa (20/1) hingga beberapa hari ke depan sedang melakukan kunjungan lapangan. Selain melihat lokasi, juga bertemu dengan seluruh elemen masyarakat Pangandaran, termasuk ormas dan tokoh masyarakat serta Presidium Ciamis Selatan. (A-101/das)***

(sumber: Pikiran Rakyat, 20 Januari 2009)

"Bola Panas" Kabupaten Pangandaran Pindah ke DPRD Ciamis

2009-01-15T09:57:00.001+07:00

CIAMIS,(PRLM).-Bola panas pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran berpindah dari Pemerintah Kabupaten Ciamis ke DPRD. Hal itu terjadi setelah pihak pemerintah Kabupaten Ciamis secara resmi menyampaikan hasil kajian pengembangan wilayah Ciamis selatan, Kamis (15/1) dalam rapat paripurna DPRD Ciamis.

Menindaklanjuti pelimpahan tersebut, wakil rakyat langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) calon Kabupaten pangandaran sebagai pemekaran dari kabupaten Ciamis. Pansus yang berjumlah 15 wakil rakyat yang terdiri dari Komisi I, II, III, dan IV, dengan mempertimbangkan keterwakilan semua unsur fraksi. Pansus yang diketuai Ganjar M. Yusuf, Jajang Ismail (Wakil Ketua), Puying Sudrajat (Sekretaris), hanya diberi waktu melaksanakan tugas mulai tanggal 16 - 29 Januari 2009.

Hal itu merupakan benang merah rapat paripurna DPRD tentang penjelasan Bupati Ciamis mengenai hasil akhir kajian pengembangan wilayah Kabupaten Ciamis, Kamis (15/1). Rapat yang diikuti 26 wakil rakyat, dipimpin Ketua DPRD, Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Ketua Dida Yudhanengara. Sedangkan pihak eksekutif dipimpin Bupati Ciamis Dedi Sobandi serta sejumlah kepala dinas lainnya. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari ) Ciamis Djoko Isworo.

Jeje mengungkapkan, Pemkab Ciamis telah selesai melaksanakankan kajian daerah bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Hasil kajian pada intinya direkomendasikannya pembentukan Kabupaten Pangandaran, dengan kategori mampu. Sedangkan Kabupaten Ciamis sebagai daerah induk tergolong sangat mampu.

"Berdasarkan tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk memenuhi syarat administratif pembentukan Kabupaten Pangandaran, yang berupa Keputusan DPRD Ciamis," tuturnya. (A-101/A-50)***

(Pikiran Rakyat Online, Kamis 15 Januari 2009)

Pangandaran Memanggil Anda

2009-01-13T10:54:00.010+07:00

Perkembangan terbaru tentang penetapan pembentukan Kabupaten Pangandaran di tahun 2011 menjelang tak dapat diabaikan begitu saja. Itu adalah suatu momen yang perlu terus dijaga dan dipelihara. Bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengisi momen tersebut? Sila tuntaskan saja menyimak posting ini selengkapnya.

Segera setelah penetapan pembentukan Kabupaten Pangandaran semestinya segera pula dibentuk simpul-simpul komunikasi bagi warga pakidulan Ciamis. Simpul-simpul komunikasi tersebut berfungsi sebagai wahana untuk sosialisasi dan menggalang partisipasi publik untuk merumuskan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran dan menjalankannya. Simpul-simpul komunikasi itu juga dapat berfungsi sebagai wahana untuk mendapatkan masukan (feedback), opini dan komentar dari publik warga Ciamis Selatan, khususnya bagi 10 kecamatan yang akan bergabung meniti masa depan bersama, yakni Kecamatan Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Mangunjaya dan Langkaplancar.

Partisipasi publik dalam era demokrasi dan keterbukaan ini menjadi bagian dari pilar-pilar fundamen pembangunan. Lebih-lebih bagi suatu daerah yang baru. Tanpa menggalang dan memberikan ruang partisipasi publik, proses-proses pemekaran suatu daerah yang baru mungkin hanya akan menguatkan fenomena bahwa itu tak lebih hanya dari kepentingan politis dan elitis saja. Kita mungkin sering mendengar banyak opini yang menyatakan bahwa fenomena pemekaran daerah di banyak tempat malah menjadi problem baru, yakni sebagai tempat 'pesta pora' kalangan elitis dan sebagai 'lahan baru untuk korupsi '. Celaka! Tentu tak seperti itu yang kita inginkan untuk Kabupaten Pangandaran.

Karenanya partisipasi publik selain sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan juga dapat berperan penting sebagai fungsi kontrol. Pendek kata partisipasi publik adalah sebuah keniscayaan, yang menjadi pintu gerbang sekaligus pelumas jalannya roda-roda pembangunan di tatar Galuh Kidul.

Saya menyadari dan meyakini bahwa hal di atas telah dipikirkan dan dipersiapkan oleh para inisiator dan pihak-pihak lain yang akan membidani lahirnya Kabupaten Pangandaran. Tetapi menyadari pula bahwa hal itu mungkin tidak bisa segera terwujud dapat menyediakan ruang partisipasi bagi segenap putera-puteri tatar Galuh Kidul. Karenanya dengan ini, saya berinisiatif untuk membantu membuka ruang partsisipasi publik yang dimaksud melalui Blog dan milis Kabupaten Pangandaran Group.

Kepada seluruh kadang kanca, dulur-dulur nu di lembur, dan baraya nu di kota; nyatakan dukungan dan partisipasi Anda untuk pembentukan Kabupaten Pangandaran. Pangandaran memanggil Anda!

Ada banyak cara untuk menyatakan dukungan dan partisipasi. Salah satunya bergabung dengan milis Kabupaten Pangandaran Group. Caranya: silakan isi alamat email Anda pada menu yang disediakan di pojok atas kanan. lalu klik untuk bergabung. Anda dapat mengundang teman Anda atau siapapun yang menurut Anda penting untuk diundang di milis tersebut. Caranya sama masukan alamat emailnya, lalu klik.

Selamat bergabung, dan terima kasih atas partisipasi Anda.***

Kabupaten Pangandaran Terbentuk 2011

2009-01-10T11:19:00.003+07:00

CIAMIS,(PRLM).-Proses pemekaran Ciamis selatan menjadi Kabupaten Pangandaran terus berlangsung, menyusul hasil kajian ilmiah tim Universitas Padjadjaran (Unpad) yang merekomendasikan adanya pemekaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis akhirnya juga merekomendasikan pembentukan daerah baru tersebut. Kabupaten Pangandaran diperkirakan akan terbentuk tahun 2011.

Hal itu berkenaan dengan diserahkannya surat Bupati Ciamis Dedi Sobandi kepada DPRD yang merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru Ciamis selatan.

Berkenaan dengan rekomendasi tersebut, Kabag Humas Setda Ciamis Endang Sutrisna mengatakan bahwa Bupati Ciamis yang baru ini juga memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi. Alasanhya karena persoalan tersebut sudah cukup lama menjadi pokok bahasan dan antara eksekutif maupun legislatif, pada prinsipnya sudah menyetujui.

"Jadi tidak perlu lagi ada rekomendasi dari Mendagri. Persoalan itu kan sudah cukup lama, selain itu juga tidak bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Sesuai ketentuan, yang dilarang itu apabila bertentangan dengan kebijakan yang ada. kalau ini kan tidak, justru untuk memperlancar kebijakan sebelumnya," tuturnya, Jumat (9/1).

Penegasan itu berkenaan dengan adanya keraguan dari sejumlah elemen yang menilai bahwa Bupati Ciamis Dedi Sobandi yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan April 2009, tidak berhak mengeluarkan rekomendasi. Dengan demikian yang berhak mengeluarkan rekomendasi adalah Bupati mendatang.

Sementara itu Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata mengungkapkan telah menerima surat rekomendasi dari Bupati Ciamis Dedi Sobandi mengenai pemekaran Ciamis selatan. Disebutkan, pihaknya segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang menangani persoalan tersebut.

"Kita sudah menerima surat dari Bupati Ciamis yang merekomendasikan pemekaran Ciamis selatan. Suratnya sudah kita terima tadi. Dewan juga segera membentuk pansus yang menangani berbagai persoalan terkait pemekaran Ciamis Selatan," tuturnya.

Apabila seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tanpa ada halangan, lanjut Jeje, maka pemisahan Ciamis selatan akan tuntas pada tahun 2011. "Dengan demikian pada tahun tersebut juga otomatis terbentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Pangandaran," kata Jeje. (A-101/A-50).

Sumber: Pikiran Rakyat Online, Jumat 9 Januari 2009

Pemkab Ciamis Rekomendasikan Kabupaten Pangandaran

2009-01-09T16:52:00.003+07:00

CIAMIS,(PRLM).-Menyusul hasil kajian ilmiah tim Universitas Padjadjaran (Unpad) yang merekomendasikan pemekaran wilayah Ciamis selatan menjadi daerah otonom, akhirnya pemerintah Kabupaten Ciamis akhirnya juga menyetujui pembentukan daerah baru tersebut. Berdasarkan surat rekomendasi dari Pemkab. Ciamis tersebut, DPRD juga menindaklanjutinya dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang menangani persoalan pemisahan wilayah tersebut.

"Kami sudah menerima surat dari Bupati Ciamis yang merekomendasikan pemekaran Ciamis selatan. Suratnya sudah kami terima tadi. Dengan adanya rekomendasi itu, kami juga segera membentuk pansus yang menangani berbagai persoalan terkait pemekaran Ciamis Selatan," ungkap Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata, Kamis (8/1).

Ditegaskan pansus akan bekerja intensif selama bulan Januari, sehingga diharapkan pada awal Februari sudah melangkah tahapan berikutnya. Ditambahkan nama baru bagi Ciamis selatan adalah Kabupaten Pangandaran. Salah satu falsafahnya karena nama tersebut sudah terkenal, selain itu juga lebih cocok untuk wilayah Pangandaran.

"Dengan pembahasan intensif, bulan Januari ini pansus sudah dapat menyelesaikan tugas terkait dengan pemekaran, termasuk juga menetukan lokasi ibu kota kabupaten, serta nama Kabupaten Pangandaran," tuturnya.

Apabila seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tanpa ada alangan, lanjut Jeje, pemisahan Ciamis selatan akan tuntas pada tahun 2011. "Dengan demikian pada tahun tersebut juga otomatis terbentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Pangandaran," kata Ketua DPRD Ciamis.

Dia juga menyambut gembira rencana pemerintah untuk menjadikan jalur selatan selatan sebagai jalan nasional. Dengan dibukanya jalur selatan selatan menjadi jalan nasonal, akan dapat membuka isolasi wilayah tersebut. Diakuinya selama ini wilayah selatan terkesan terisolir, salah satunya karena jalur transportasi yang masih minim.

"Dibukanya jalur tersebut juga sekaligus menjadi modal bagi percepatan pembangunan wilayah selatan, sehingga dapat sejajar dengan daerah lainnya," ujarnya.

Jeje juga mengatakan bahwa wilayah Kabupaten pangandaran masih tetap mencakup 10 kecamatan, yakni Kecamatan Kalipucang, padaherang, Cimerak, Cigugur, Cijulang, Parigi, Sidamulih, pangandaran, Mangunjaya dan langkaplancar. Sedangkan tiga kecamatan lainnya yakni Banjarsari, Purwadadi, dan Lakbok yang sebelumnya juga dikabarkan akan bergabung, ternyata tidak masuk dalam wilayah otonom baru. (A-101/A-50)***

Sumber: Pikiran Rakyat Online, Kamis, 08 Januari 2009.

Pulang Kampung Bayar Karcis

2009-01-08T12:25:00.006+07:00

Seminggu di 2009 telah lewat. Saya periksa tak ada berita tentang pemekaran Ciamis Selatan. Alih-alih dapat info menarik, berita yang ada bahkan bikin kening berkerut. Betapa tidak? Kita para perantau perlu siap-siap merogoh kocek untuk bayar karcis untuk masuk ke kampung sendiri. Mungkin juga begitu bagi penduduk lokal akan ada pemeriksaan seperti di jalur gaza, untuk memastikan yang keluar-masuk Pangandaran membayar karcis. Semuanya demi menggenjot PAD, demikian dikatakan bupati Ciamis. Apa komentar Anda? Apakah ini kreatifitas atau sekedar anekdot awal tahun? -please comment!

Warga Pangandaran Akan Ditarik Karcis
Pikiran Rakyat, Rabu 07 Januari 2009 , 19:06:00

CIAMIS,(PRLM).-Bupati Ciamis Dedi Sobandi menegaskan akan tetap mempertahankan keberadaan pintu gerbang (tol gate) masuk kawasan wisata Pangandaran sebagai tempat menarik karcis bagi wisatawan yang memasuki objek tersebut. Bahkan untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan dari tiket masuk, nantinya warga Pangandaran dan sekitarnya juga akan ditarik karcis.

"Sampai saat ini tidak ada rencana untuk menutup tol gate, sebagai pintu gerbang utama menarik karcis. Dan nantinya semua yang masuk juga akan ditarik karcis, tidak terkecuali warga Pangandaran dan sekitarnya. Apa yang kita lakukan itu juga merupakan salah satu cara untuk menggenjot PAD dari sektor pariwisata," katanya usai mengikuti rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rabu (7/1).

Selain mengintensifkan penarikan karcis, lanjutnya, juga tengah dipikirkan pengelolaan tol gate oleh pihak ketiga atau swasta. Salah satu alasannya agar pengelolaannya bisa lebih efektif dan efisien.

"Kita mencontoh yang dilakukan oleh Bantul, (Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta). Kabupaten tersebut bisa menarik PAD sekitar Rp 10 miliar per tahun, sedangkan kita di sini masih jauh di bawahnya," tuturnya.

Menjawab pertanyaan optimalisasi PAD dengan membebaskan tol gate dengan lebih mengintensifkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran, Dedi mengatakan bahwa kedua sumber tersebut berbeda persoalannya. "PHRI sendiri, tol gate sendiri. Jadi dua hal yang berbeda," tegasnya.

Dia mengakui masih adanya kebocoran pendapatan dari penarikan karcis. Misalnya saat malam tahun baru 2009, pajak yang berhasil ditarik masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang mencapai ratusan ribu wisatawan yang sebangian besar adalah orang lokal.

"Diakui atau tidak, memang masih ada kebocoran. Termasuk banyaknya wisatawan yang masuk melalui jalan tikus," ungkapnya.

Terpisah ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata, hanya tertawa ketika diminta tanggapannya tentang minimnya pendapatan dari objek wisata Pangandaran. Dia mengatakan perlunya evaluasi mengenai pengelolaan dari sektor tersebut.

"Idealnya, sesuai dengan banyaknya pengunjung atau wisatawan, pendapatan idealnya mencapai Rp 600 juta, bahkan mungkin bisa mencapai Rp 1 miliar. Semua orant tahu tingginya tingkat kunjungan wisatawan, tapi mengapa penghasilan pajaknya sangat sedikit, ada apa ini. Saya kira perlu segera dilakukan evaluasi," tuturnya. (A-101/A-50)

Catatan Akhir Tahun 2008

2008-12-31T09:27:00.006+07:00

Menjelang tutup tahun 2008 ada beberapa berita yang menggembirakan bagi para pendukung dan simpatisan pemekaran kabupaten Ciamis Selatan. Pada awal Desember 2008 terbetik berita bahwa Ciamis Selatan tidak layak untuk dimekarkan sebagai kabupaten baru. Hari-hari berikutnya pada awal sampai pertengahan bulan itu terjadi dinamika dan kritisi atas hasil kajian Bapeda-Unpad. Belum genap tiga minggu hasilnya berubah seratus delapan puluh derajat; Ciamis Selatan layak untuk dimekarkan sebagai kabupaten baru. Demikian perubahan itu terjadi begitu cepat, yang saya pantau dari Pikiran Rakyat Online.

Saya sendiri menyikapi berita itu biasa-biasa saja. Seperti halnya warga masyarakat pakidulan Ciamis yang juga biasa-biasa saja: tak ada euphoria, apa lagi peraayaan! Seorang putera Pangandaran yang tengah merantau di Bandung sengaja datang ke kidul untuk mengetahui suasana di lembur. Katanya dari beberapa orang yang ditemuinya tidak merasa ‘ngeh’ alias tidak tahu apa yang terjadi.

Saya penasaran dengan itu, saya angkat telepon dan kontak beberapa kawan juga kerabat di kidul. Tak lupa juga saya kontak seorang kawan akrab dari Cimerak yang sedang ber-caleg. Ternyata hasilnya juga ‘sami mawon’ tak ada yang ‘ngeh’.

Fenomena di atas menyisakan dua pertanyaan besar bagi saya. Pertama, mengapa perubahan itu demikian cepat terjadi? Kedua, kemana ribuan pendukung yang semangat dan optimis ketika ikrar perjuangan Ciamis Selatan digelar di Pangandaran di tahun yang silam?

Kenaifan yang Telanjang

Sejauh yang saya telusur dari media dan dikonfirmasi dari seorang caleg dari Pangandaran perubahan hasil penilaian kelayakan itu terjadi karena tim pengkaji menggunakan data-data tahun 2006. Konon kemudian tim pengkaji melakukan revisi dengan menggunakan data-data tahun 2007, dan kita tahu hasilnya ‘sim salabim’: layak!

Saya dapat membayangkan bagaimana kemudian tim pengkaji itu berkerja keras melakukan revisi dalam hitungan hari. Padahal sebelumnya mereka melakukan kajian pertamanya itu berbulan-bulan, itu pun masih dibantu oleh tenaga ahli independen dari ITB. Dengan itu saya jadi terpicu untuk menyinggung tentang kajian statistik (data dan angka) –ini terpaksa disinggung karena perubahan hasil terjadi karena angka-angka.

Seorang guru besar statistik, Prof. Endang Suhendang dari Cigugur yang sekarang mengajar di IPB pernah mengatakan bahwa sampai rentang batas waktu tertentu suatu data itu masih bisa digunakan. Data sampai rentang waktu lima tahun terakhir masih dapat diterima untuk tujuan suatu penelitian atau kajian ilmiah. Sementara pada sisi lainnya dikatakannya tidaklah memadai jika suatu potret data (hanya satu tahun saja misalnya) digunakan sebagai pijakan untuk suatu kebijakan. Karena di situ tidak akan terlihat trend/kecenderungan serta perubahan.

Memang demikian adanya; lingkungan itu selalu berubah dan data-data selalu dinamis. Oleh karenanya performance suatu daerah juga berubah-ubah dan dinamis, dia bisa naik, stagnan, atau sebaliknya menurun. Sehingga potret keadaan sesaat sama sekali tidak memadai untuk melihat suatu dinamika.

Sebuah kajian yang berani, yang semestinya dilakukan untuk suatu tujuan penting seperti pemekaran daerah, bahkan harusnya dapat menggunakan data-data ‘masa depan’. Maksudnya adalah data-data yang diproyeksi ke depan untuk melihat kecenderungan dan perubahan yang terjadi. Proyeksi itu bisa dilakukan dalam 10, 20 sampai 50 tahun ke depan. Tentu saja dalam melakukan proyeksi itu data-data 30 tahun yang lalu juga dijadikan sebagai pijakan.

Kembali ke proses kajian pemekaran Ciamis Selatan. Data statistik tahun 2006 kemudian di-rejected karena hasilnya ‘tidak memuaskan’ suatu pihak. Kemudian diubah dengan menggunakan statistik 2007. Untung saja statistik tahun 2007 itu performancenya bagus, sehingga hasilnya memadai untuk memenuhi sesuatu yang dipersyaratkan. Saya tak habis pikir, apakah Bapeda dan tim pengkaji tidak tahu ada data terbaru 2007? Kalaupun tahu, hemat saya bukan di situ isu/persoalannya.

Penggunaan cara kajian dengan data sesaat seperti itu sungguh amat naif. Karena logika sederhananya gampang saja, yakni sejauh data itu tidak dapat memenuhi persyaratan. Maka input data untuk kajian bisa gampang diganti-ganti. Skenarionya begini, kalau saja data 2007 tak menghasilkan sesuatu yang diharapkan maka ganti dengan data 2005 atau sebelumnya atau rata-rata data sepuluh tahun tahun terakhir, atau tunggu data tahun 2008 dan/atau lain-lain justifikasi yang bisa gampang dibuat.

Saya percaya pada angka-angka statistik, tetapi saya lebih percaya lagi pada apa-apa yang terjadi dibalik angka-angka itu. Saya lebih percaya pada bahwa perubahan hasil penilaian kajian kelayakan pemekaran Ciamis Selatan bukan karena perubahan angka-angka melainkan lebih kepada proses-proses politik yang terjadi. Sekali lagi kerangka pendekatan kajian angka-angka yang telah dilakukan sejauh ini yang saya pahami dari sumber terbatas (media), sama sekali tidak meyakinkan saya, kecuali kenaifan yang telanjang.

Epilog 2009

Kalau dipaksakan mau berhitung angka-angka, bolehlah, karena ini mungkin lebih realistis. Mari kita berhitung apakah di tahun 2009, Jeje Wiradinata yang menjadi lokomotif utama untuk proses-proses politik pemekaran Ciamis Selatan masih memiliki kesempatan untuk tetap menduduki kursinya sebagai ketua DPRD Ciamis? Sehingga dengan itu masih memiliki ‘power’ untuk menjalankan mesin politiknya untuk proses-proses perjuangan aspirasi pemekaran Ciamis Selatan.

Ataukah sebaliknya para anggota legislatif Ciamis di 2009 nanti justru akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepekaaan terhadap aspirasi warga pesisir selatan Jabar? Atau lebih buruk lagi pihak-pihak yang kontra?

Atau apakah gerakan perjuangan pemekaran Ciamis Selatan ini hanya akan disandarkan kepada kalangan elitis saja? –ini pernah ‘disindir’ oleh kerabat kita dari Blog Saung Ciamis. Dimanakah gerangan ribuan pengikrar pemekaran kabupaten Ciamis Selatan itu?

Perjalanan dan perjuangan masih panjang kawan! Jangan cepat percaya dan gembira dengan berita tutup tahun 2008 tentang pemekaran Ciamis selatan. Dan jangan pula cepat pesimis/skeptis.

Selamat Tahun Baru 2009! Semoga sukses menyertai Anda semua.***

Ciamis Selatan Layak Berdiri Sendiri

2008-12-17T01:13:00.002+07:00

Hasil kajian pengembangan wilayah Kab. Ciamis yang dilakukan tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, akhirnya merekomendasikan pemekaran Ciamis selatan.

Hasil kajian itu disampaikan tim Unpad di depan anggota DPRD Ciamis dan pejabat instansi terkait, Rabu (17/12) dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata. Tim pengkaji yang hadir lengkap dipimpin Prof. Deni Kurniadie.

Menurut Deni, sebelumnya tim mengkaji kelayakan pemekaran Ciamis selatan berdasarkan data BPS tahun 2006, karena saat itu belum tersedia data resmi tahun 2007.

Berdasarkan data 2006 itu, tim menilai pembentukan daerah otonom baru di Ciamis selatan belum memenuhi syarat. Sebab dari seluruh indikator, kemampuan ekonomi hanya mendapat poin 55, padahal syarat minimal 60. Namun, setelah dikaji menggunakan data BPS 2007, ternyata kemampuan ekonominya menjadi 60.

Atas dasar itu, kata Kurniadi, baik calon dan induk daerah otonom, direkomendasikan untuk membentuk daerah otonom baru. Sebab, berdasarkan penilaian, calon daerah otonom tergolong mampu dengan nilai 412 (persyaratan minimal 340). Demikian pula induk daerah otonom tergolong pada kategori sangat mampu.

"Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan daerah otonom baru di Ciamis selatan, secara umum tidak mengganggu keseimbangan daerah induknya, yaitu Kabupaten Ciamis," katanya.

Sementara lokasi calon ibu kota, berdasarkan penilaian dari sisi tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis serta sosial ekonomi, dan lainnya, Kec. Cijulang memiliki nilai tertinggi yaitu 30,74, disusul Sidamulih (27,53) dan Parigi (27,21).

Pada kesempatan itu, Deni juga menyatakan, kerja sama penelitian pemekaran Ciamis hanya dengan Unpad. Namun, karena ada bidang ilmu yang belum ada di Unpad, yakni planologi, akhirnya tim menggandeng secara pribadi peneliti dari ITB.

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata menyatakan, DPRD akan segera menindaklanjuti hasil kajian itu dengan membentuk pansus dan merekomendasikan pembentukan Ciamis selatan. (A-101)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Panmus Setujui Paripurna II

2008-12-16T11:46:00.006+07:00

CIAMIS, (PRLM).-Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) akhirnya menyetujui dilanjutkannya Rapat Paripurna Tahap II dengan agenda acara mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tentang KUA dan PPAS. Selain itu juga setuju dilaksanakannya ekspos tim kajian ilmiah dari Universitas Padjadjaran (Unpad) mengenai hasil penelitiannya soal pemekaran Ciamis selatan.

"Kita sepakat untuk melanjutkan paripurna tahap ke II, mendengarkan jawaban bupati Ciamis soal pandangan umum fraksi tentang KUA dan PPAS," tutur Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata, usai memimpin Rapat Panmus,
Senin (15/12) di gedung DPRD.

Rapat Panmus yang hanya berlangsung sekitar setengah jam mulai pukul 14.00 WIB dihadiri pimpinan fraksi. Dikatakan, sejak adanya sikap keluar dari ruang sidang oleh seluruh anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Galuh, pada hari Senin (1/12), sampai saat ini belum ada sidang lanjutan. "Kita rencanakan besok (Selasa, 16/12) digelar sidang paripurna lanjutan," tambahnya.

Berkenaan dengan ekspos oleh tim pengkaji dari Unpad mengenai pemekaran Ciamis selatan, Jeje menggungkapkan dilaksanakan pada hari Kamis (17/12). Selain dilakukan dihadapan wakil rakyat, juga diundang tokoh masyarakat, Ketua BPD dari 10 kecamatan yang sebelumnya ingin memisahkan diri dari kabupaten Ciamis, kepala SKPD serta tim kecil.

"Sebenarnya ekspos direncakanan berlangsung beberapa hari lalu, namun karena saat itu tim tidak bisa hadir secara lengkap, maka diundur sampai dengan tanggal 17 Desember 2008. Jadi pengunduran ekspos atas permintaan tim. Dan kita minta seluruh tim pengkaji hadir saat pemaparan," tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Presidium Pemekaran Ciamis Selatan, Andis menegaskan yang berhak secara resmi melakukan ekspos hasil kajian adalah tim pengkaji dari Unpad. Alasannya karena tim tersebut yang secara resmi ditunjuk untuk melakukan kajian mengenai pemekaran Ciamis selatan menjadi daerah otonom.

Seperti diberitakan sebelumnya hasil kajian oleh Unpad yang mendasarkan penelitiannya dengan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, menyimpulkan belum mampunya secara ekonomi pemekaran 10 kecamatan di Ciamis selatan menjadi daerah otonom. Berdasarkan analisanya dari sisi ekonomi hanya mendapatkan 55 poin, sedangkan batas minimal yang ditentukan 60 poin.

Tim Unpad sendiri mengacu data BPS tahun 2006, karena saat itu belum ada data resmi BPS tahun 2007. Ada data tahun 2007, namun tidak ada pihak yang berani bertanggungjawab.

Kesimpulan tersebut sempat memunculkan berbagai reaksi. Salah satunya datang dari Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata yang merasa tidak yakin dengan hasil kajian. Alasannya kondisi saat itu (data BPS 2006) sangat berbeda dengan realita di lapangan.

Selanjutnya ditunjuk tim kecil. Hasil kajian tim yang mempergunakan data BPS 2007, menyimpulkan secara ekonomi pemekaran sudah mencapai syarat minimal yakni 60 point. (A-101/A-26).***

Sumber: Pikiran Rakyat Online, 16 Des 2008

Pemekaran Ciamis Selatan Sudah Penuhi Sarat

2008-12-11T11:39:00.002+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Hasil kajian tim kecil yang dibentuk DPRD Ciamis untuk melakukan studi pemekaran Ciamis selatan, menyebutkan bahwa pemisahan 10 kecamatan untuk membentuk daerah otonom, telah memenuhi syarat. Tim kecil itu mempergunakan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, hal itu berbeda dengan data yang dipergunakan oleh tim sebelumnya yang memakai data tahun 2006.

Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata mengungkapkan kesimpulan hasil kajian tim kecil yang secara khusus meneliti persoalan perkembangan perekonomian di wilayah yang sebelumnya menghendaki pemekaran. Kajian yang dilakukan tim tersebut, juga berpegang pada PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

"Ini merupakan harapan baru untuk merajut harapan masyarakat Ciamis selatan menjadi daerah otonom. Jadi perkiraan kita sudah benar, dengan data yang baru, maka memang layak adanya pemekaran Ciamis selatan," katanya, kepada wartawan, Kamis (11/12).

"Dalam kajian yang kita lakukan juga mengacu pada PP nomor 78 tahun 2007. Apabila mengacu pada data BPS 2006 maka skor sektor perekonomian hanya 55, namun dengan data 2007 naik lima poin menjadi 60 atau memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan," jelas Sukomo, salah seorang anggota tim kecil.(A_101/das)***

Sumber: Pikiran Rakyat Online, 11 Desember 2008.

Suasana yang Kurang Kondusif

2008-12-04T09:03:00.010+07:00

Kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas hasil penilaian pemekarakan Kab. Ciamis Selatan mulai mendapat titik terang. Benar pihak ITB menyangkal hal itu dan tidak tahu menahu. Dalam pelaksanaannya Unpad menggunakan tenaga ahli secara perorangan dari ITB termasuk juga dari Unigal. Hal itu merupakan sesuatu yang lumrah saja dalam pembentukan tim. Yang keliru adalah pemberitaan awal yang menyebutkan tim penilai adalah dari Unpad dan ITB. Yang tepat begini; tim penilai dari Unpad, dengan dukungan/kerjasama dari Bapeda. --ref. lihat Pikiran Rakyat (4/12/08).

Seperti yang disampaikan sebelumnya (Visi Pantai Selatan Jabar bag.2) saya pribadi tidak meragukan kredibilitas tim pengkaji, dan siapapun yang melakukan kajian mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda. Karena instrumen penilaiannya sama.

Instrumen itu adalah PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. PP tersebut merupakan revisi atas PP sebelumnya (No. 129/2000) sebagai respon atas maraknya aspirasi/tuntutan pemekaran/pembentukan daerah baru, yang membikin repot pemerintah pusat. PP revisi tersebut banyak kalangan menilai untuk memperlambat pemekaran/pembentukan daerah. Presiden SBY bahkan pernah menyatakan moratorium pemekaran/pembentukan daerah! Tambah lagi sibuk menyiapkan pemilu dan kemudian menyusul krisis ekonomi yang menghantui. --ref. lihat Susi Berinda dan Mustika Ranto Gulo.

Memang, proses penilaian pemekaran Kab. Ciamis Selatan ini berada dalam suasana yang kurang kondusif. Dan para penggagas dan pejuang pemekaran Kab. Ciamis Selatan tak perlu kecil hati. Karena hasil penilaian toh bukan sesuatu yang final/harga mati.

Yang lebih penting ingin saya sampaikan, lebih tepat mengingatkan, adalah; kabupaten baru bukan merupakan tujuan final. Dia hanyalah alat, hanya sebagai tujuan antara. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah terwujudnya visi besar pembangunan pantai selatan Jawa Barat untuk kesejahteraan rakyatnya.***

Apa jadinya ..? ... lebih baik ...

2008-12-02T01:01:00.007+07:00

Apa jadinya kalau pihak yang dipercayai untuk meneliti, menelaah dan membuat kesimpulan atau rekomendasi ilmiah (dan terdiri atas para pakar di bidangnya) tetapi kemudian malah tidak dipercayai?

Kita semua berharap ada pola berpikir yang lebih matang dari para pemimpin kita dalam membicarakan masa depan Kabupaten Ciamis. Uang rakyat yang digelontorkan untuk setback pembahasan ini mungkin lebih baik diposting untuk keperluan pembangunan yang lebih mengenai sasaran, yakni rakyat kecil, dan bukannya terus digulirkan untuk mendukung issue yang mungkin hanya berkait kepentingan segelintir elite saja. (dikutip dari Blog Saung Ciamis).***

Kredibilitas Tim Pengkaji Pemekaran Ciamis Diragukan

2008-12-02T01:00:00.003+07:00

CIAMIS, (PRLM).- Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata meragukan kredibilitas tim pengkaji pemekaran Ciamis Selatan yang terdiri dari Unpad dan ITB. Keraguan itu menyusul diterimanya pesan singkat SMS dari salah seorang petinggi ITB yang menyatakan secara institusi tidak terlibat dalam tim pengkajian pembentukan Kabupaten Pangandaran.

"Terus terang saya meragukan kredibilitas tim. Apalagi saya juga menerima pesan singkat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI yang menegaskan secara institusi ITB tidak ikut dalam tim kajian tersebut. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggungjawab atas hasil penelitian itu? Masa perseorangan, mestinya harus institusi," tandas Jeje, Selasa (2/12).

Jeje menyatakan segera minta penjelasan kepada Bappeda mengenai tim maupun hasil kajian tim pemekaran Ciamis Selatan. Apabila tim pengkaji yang terdiri dari delapan ahli melakukan penelitian atas nama lembaga atau institusi, tentu ada sesuatu di balik itu.

Seperti diberitakan, tim pengkaji dari Unpad dan ITB menolak adanya pemekaran Ciamis Selatan memisahkan dari Ciamis untuk membentuk kabupaten tersendiri. Salah satunya, karena dari sektor perekonomian tidak memungkinkan adanya pemisahan, karena masih di bawah standar yang ditentukan. (A-101/das). Sumber: Pikiran Rakyat, 2 Desember 2008.***

Anda Punya Pendapat/Komentar yang Berbeda?

2008-12-01T11:39:00.010+07:00

Penyampaian hasil penilaian kelayakan pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan disampaikan pada tanggal 28 Nov 08 di Aula Bapeda. Segera setelah mengetahui hasilnya, H. Supratman sebagai Ketua Presidium Pemekaran Ciamis Selatan mengekspresikan kekagetannya.

Dia menyatakan kekagetannya mengapa sektor ekonomi, yang diandalkan sebagai potensi dan modal dasar yang dimiliki Ciamis Selatan, justru diabaikan dan menjadi pengganjal atas pemekaran tersebut.

Ketua DPRD Ciamis, Jeje Wiradinata, senada menyatakan kekagetannya. Hari ini (1 Des 08) DPRD Ciamis meminta tim lain untuk melakukan kajian dan penilaian. Apakah ini berarti hasil tim Unpad dan ITB diragukan?

Anda barangkali punya komentar atau pendapat yang berbeda atas hasil tersebut? Silahkan posting komentar Anda di Blog ini.***

Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan Ditunda

2008-12-01T10:48:00.014+07:00

Tadi malam (30 Nov 08) saya membaca berita dari beberapa situs web tentang hasil penilaian kelayakan pemekaraan Kabupaten Ciamis Selatan. Anda dapat melihat info tersebut antara lain di:

Penilaian tersebut dilakukan oleh suatu tim gabungan dari Universitas Pajajaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Saya sungguh tertarik sekali untuk mengetahui lengkap proses dan hasil penilaian tersebut. Adakah diantara pembaca yang budiman mengetahui hal tersebut?

Kiranya jika ada yang mengetahui maka hal itu ada baiknya dapat dibagi (sharing) ke publik. Karena hal itu akan menjadi bahan pembelajaran yang menarik tidak saja bagi warga Ciamis Selatan melainkan juga bagi seluruh warga yang tinggal di sepanjang pantai selatan Jabar.

Dan saya pikir, mestinya demikian, hasil penilaian itu (beserta proses dan pendekatannya) bisa di-share ke publik karena apa yang dilakukan oleh tim pengkaji merupakan penilaian terhadap aspirasi publik.

Hari ini (01 Des 08), saya ada waktu luang. Kemudian mencoba merancang Blog ini, sebagai wahana atau jembatan penghubung untuk memperoleh (saling tukar) informasi serta berbagi inspirasi dan gagasan bagi pembangunan pantai selatan Jabar.

Mudahan Blog ini ada manfaatnya.***